DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, Pembangunan Kepariwisataan, Kawasan Strategis Pariwisata, Usaha Pariwisata, Hak, Kewajiban dan Larangan, Sumber Daya Manusia Pariwisata, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Pengendalian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sektor pariwisata merupakan sumber modal pembangunan di daerah yang perlu dikelola secara menyeluruh untuk meningkatkan perekonomian di daerah sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berwisata dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilakukan secara secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dan Penyelenggaraan Kepariwisataan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Kepariwisataan; BUPATI CIANJUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Nomor 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 ten tang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 257);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 65);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 66);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
10.Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang danj atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan danj atau penyelenggaraan pariwisata.
12.Pengusaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANKEPARIWISATAAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHKABUPATENCIANJUR dan BUPATICIANJUR Pasal 3

(1)Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah. Umum BABIII PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
1. e.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di Daerah;
2. f.memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Daerah;
3. g.memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
4. h.menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
  1. 1.memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di Daerah; J. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
5. k.mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.

Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan meliputi:

a.menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah;
b.menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah;
c.menetapkan Daya Tarik Wisata Daerah;
d.menerbitkan perizinan berusaha;
1. 13.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
2. 14.Ekosistem Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan Iatau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
3. 15.Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut TIK Kepariwisataan Daerah adalah suatu sistemj teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan Iatau menyebarkan informasi Kepariwisataan di Daerah dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
4. 16.Desa Wisata atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitasi pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1)Potensi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
1. a.wisata alam;
2. b.wisata kuliner;
3. c.wisata budaya;
4. d.wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;

Pasal 6

Destinasi Pariwisata dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan memperhatikan ketersediaan potensi Daya Tarik Wisata, prasarana, sarana, fasilitas, dan layanan.

(1)Pembangunan Ekosistem Kepariwisataan dilakukan dengan pendayagunaan produk lokal dan pemberdayaan sektor pendukung Ekosistem Pariwisata beserta subsektor ekonomi kreatif.
(2)Pendayagunaan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk pendayagunaan terhadap usaha mikro pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif.
(3)Dalam pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan usaha mikro pariwisata dan memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

(1)Ekosistem Pariwisata dilaksanakan guna mendukung pengembangan jenis wisata dan Usaha Pariwisata yang kompetitif serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
(2)Ekosistem Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan kepariwisataan serta prinsip penyelenggaraan Kepariwisataan.
(2)Rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mencakup:
1. a.visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan;
2. b.kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat;
3. c.pembangunan Daya Tarik Wisata;
4. d.pembangunan Destinasi Pariwisata;
5. e.pembangunan usaha pariwisata; dan
6. f.pemasaran Pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan Kepariwisataan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9

(1)Pemasaran Pariwisata merupakan upaya terpadu dan sistemik dalam mengkomunikasikan dan mempromosikan Daya Tarik Wisata serta mengelola ekosistem pariwisata.
(2)Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pemasaran pariwisata bertujuan:
1. a.meningkatkan citra Kepariwisataan Daerah; dan
2. b.meningkatkan kunjungan wisatawan dan penenmaan pendapatan asli Daerah.
(1)Pengelolaan Destinasi Pariwisata dibangun dengan melibatkan masyarakat sekitar dan pelaku ekonomi dengan memperhatikan kelestarian alam, budaya dan lingkungan secara selaras dan sinergis.
(2)Pengelolaan Destinasi Pariwisata dikembangkan dengan meningkatkan kualitas melalui inovasi dan keterpaduan pemasaran.
(3)Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilengkapi dengan prasarana dan sarana pariwisata.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Destinasi Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.
1. e.fasilitasi dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
2. f.pengembangan Desa Wisata.
(3)Ketentuan lebih Ianjut mengenai pengembangan potensi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
1. e.wisata belanja;
2. f.wisata kesehatan;
3. g.wisata olahraga;
4. h.wisata desa;
5. i.wisata religi; J. wisata sejarah;
6. k.wisata pendidikan;
  1. 1.wisata tirta;
7. m.wisata buatan; dan
8. n.jenis wisata lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengembangan potensi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pemetaan potensi Daya Tarik Wisata;
2. b.penetapan Daya Tarik Wisata Daerah;
3. c.penataan Daya Tarik Wisata Daerah;
4. d.pengelolaan Daya Tarik Wisata Daerah;

Pasal 12

(1)Kawasan Strategis Pariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2)Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
1. a.sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi Daya Tarik Pariwisata;
2. b.potensi pasar;
3. c.lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan Daerah;
4. d.perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. e.lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; BABIV KAWASANSTRATEGISPARIWISATA Pasal 11 Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan Kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisataan untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan di Daerah.
(1)Pemerintah Daerah dapat membentuk kelembagaan pariwisata yang bertugas melakukan pemasaran pariwisata daerah.
(2)Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi dan berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
(3)Pembangunan kelembagaan Pariwisata dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kewenangan dan hubungan antar pemangku kepentingan.
(4)Pembangunan dan pengembangan kelembagaan pariwisata dilakukan melalui penguatan organisasi kelembagaan:
1. a.pembentukan forum koordinasi pariwisata daerah;
2. b.badan promosi pariwisata daerah;
3. c.kelembagaan Desa Wisata;
4. d.pemberdayaan kelompok sadar wisata;
5. e.gabungan asosiasi kepariwisataan; dan
6. f.kelompok peduli pariwisata.
(5)Pembangunan dan pengembangan kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
(1)Jenis Usaha Pariwisata meliputi:
1. a.Daya Tarik Wisata;
2. b.kawasan Pariwisata;
3. c.jasa transportasi Wisata;
4. d.jasa perjalanan Wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. i.jasa informasi Wisata; J. jasa konsultan pariwisata;
10. k.jasa pramuwisata;
  1. 1.wisata tirta; dan
11. m.spa.
(2)Pengembangan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan melalui :
1. a.pembinaan kepada pelaku Usaha Pariwisata;
2. b.pembinaan kepada Ekosistem Pariwisata;
3. c.pemberdayaan us aha mikro kecil menengah;
4. d.pengembangan Pariwisata ramah muslim; dan
5. e.pengembangan ekonomi kreatif.
(3)Jenis Usaha Pariwisata dan pengembangan Jenis Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
1. f.kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
2. g.kekhususan dari Daerah.
(3)Kawasan Strategis Pariwisata dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
(4)Kawasan Strategis Pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 17

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

a.informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
b.pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar;
c.perlindungan hukum dan keamanan;
d.pelayanan kesehatan;
e.perlindungan hak pribadi; dan
f.perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

(1)Setiap orang berhak:
1. a.memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
2. b.melakukan Usaha Pariwisata;
3. c.menjadi pekerja atau buruh Pariwisata; darr/atau
4. d.berperan dalam proses pembangunan Kepariwisataan.
(2)Setiap orang dan/ atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas untuk:
1. a.menjadi pekerjay buruh;
2. b.konsinyasi; dan/ atau
3. c.pengelolaan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI HAK, KEWAnBAN, DAN LARANGAN

(3)Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan usaha; dan
3. c.penghentian tetap kegiatan usaha.
(5)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
(6)Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) huruf b dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5).
(7)Sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dan ayat (6).

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…