DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan Usaha Warnet; Perizinan; Hak dan Kewajiban; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa warung internet merupakan salah satu sarana untuk mengakses teknologi informasi yang ada dalam masyarakat, guna memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara cepat;
c.bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur dan membina pengelolaan warung internet agar keberadaannya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sejalan dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
d.bahwa sebagai bentuk kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dan untuk mencegah terjadinya dampak negatif akibat maraknya usaha warung internet serta untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan warung internet, perlu pengaturan tentang pembinaan dan pengelolaan warung internet;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembinaan dan Pengelolaan Warung Internet; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 ); 3
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003, Nomor 51, seri C Nomor 6);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 70);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN WARUNG INTERNET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atau dengan nama lain yang membidangi Komunikasi dan informatika Kabupaten Cilacap.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan PTSP.
6.Pembinaan adalah upaya Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan kegiatan usaha warung internet agar dalam kegiatan usahanya sejalan dengan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.
7.Pengelolaan adalah upaya pemerintah daerah yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka mengatur pendirian, keberadaan dan penyelenggaraan usaha warung internet di suatu wilayah, agar dalam operasionalnya dapat diselenggarakan dengan baik.
8.Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang penyajiannya menggunakan perangkat internet serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
9.Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap orang untuk tujuan memperoleh keuntungan.
10.Izin Usaha adalah izin usaha warung internet.
11.Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. 5
12.Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
13.Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
14.Pengelola adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha Warung Internet.
15.Orang adalah orang perseorangan atau badan.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan dan pengelolaan Warnet.

Pasal 3

Tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah :

a.memberikan kepastian hukum kepada setiap orang dalam melaksanakan kegiatan usaha Warnet;
b.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan kegiatan usaha Warnet;
c.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kegiatan usaha Warnet;
d.mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet. 6

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA WARNET

Pasal 4

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Warnet harus :

a.memperhatikan aspek kenyamanan pengguna;
b.memperhatikan aspek kenyamanan lingkungan dan sosial;
c.menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemenuhan aspek kenyamanan pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan :

a.memasang sekat pembatas/bilik komputer, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. 1.sekat pembatas/bilik paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh centimeter);
2. 2.bilik tidak menggunakan pintu;
3. 3.memiliki penerangan yang memadai.
b.memenuhi persyaratan kesehatan dengan sanitasi di dalam ruangan maupun di lingkungan sekitar kegiatan usaha;
c.menyediakan mushola;
d.memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
e.memiliki pintu keluar-masuk yang cukup untuk antisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran;
f.melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu tertib lalu lintas.

Pasal 6

Pemenuhan aspek kenyamanan lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan :

a.mencegah penggunaan warnet untuk akses internet yang bertentangan dengan norma sosial dan agama;
b.mengupayakan penggunaan dan pemanfaatan internet yang tepat guna;
c.mencegah kemungkinan terjadinya kemerosotan moral sebagai akibat pemanfaatan Warnet yang tidak benar;
d.membatasi penggunaan Warnet bagi anak berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun. 7

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

(1)Setiap orang yang menyelenggarakan usaha Warnet wajib memiliki izin.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SKPD dengan dilampiri rekomendasi dari dinas teknis.
(3)Izin usaha Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)Izin Usaha Warnet tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
(5)Prosedur dan tatacara permohonan serta penerbitan izin usaha Warnet diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Setiap pengusaha Warnet berhak :

a.mendapat pelayanan dan pembinaan yang adil dan proporsional dari Pemerintah Daerah;
b.menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki.

Pasal 9

Setiap pengusaha Warnet berkewajiban :

a.mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin;
b.menjamin kenyamanan pengguna;
c.menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.memasang ketentuan larangan akses pornografi dan melakukan tindakan asusila dengan tulisan yang mudah dibaca di setiap bilik;
e.memasang pengumuman di tempat yang mudah terbaca tentang larangan bagi siswa yang berseragam sekolah pada hari dan jam belajar efektif ;
f.bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan; 8
g.membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas terkait;
h.memasang identitas Warnet yang berisi tentang nama Warnet dan nomor izin Warnet dipintu masuk gedung;
i.menggunakan sistem operasi dan aplikasi pendukung berlisensi;
j.menggunakan perangkat komputer, printer, scanner dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet;
k.menata bilik sehingga layar komputer dapat telihat dari luar;
l.memasang bloking.

Pasal 10

Setiap pengusaha Warnet dilarang :

a.menyimpan dan/atau menyediakan konten porno;
b.menyimpan dan menyediakan/menjual segala bentuk minuman keras dan narkotika;
c.melayani pelajar yang berseragam sekolah pada jam pelajaran efektif kecuali untuk kepentingan sekolah dengan izin tertulis dari pihak sekolah yang bersangkutan;
d.melayani anak usia di bawah 17 tahun diatas jam 22.00 sampai dengan jam 08.00 pagi.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…