DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah KabupatenCilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 3 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 5
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
16.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN CILACAP. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 47) diubah sebagai berikut : 6
1.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Masa berlaku KTP:
1. a.Untuk warga negara Indonesia berlaku seumur hidup;
2. b.Untuk orang asing disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(2)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

3.Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas setempat.
(2)Dihapus. 7

4.Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat :
1. a.Surat pengantar RT dan RW; dan
2. b.Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
(2)Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas.
(3)Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas Perekaman data kependudukan di kecamatan.
(4)Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Dinas.

5.Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. 8

6.Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1)Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
(2)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. 7 Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 43 ayat
(1)berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT di domisili Penduduk kepada kepala Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. 9

8.Ketentuan Pasal 49 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf, yaitu huruf ab, huruf ac, huruf ad dan ae, sehingga keseluruhan Pasal 49 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(2)Data Perseorangan meliputi :
1. a.nomor KK;
2. b.NIK;
3. c.nama lengkap;
4. d.jenis kelamin;
5. e.tempat lahir;
6. f.tanggal/bulan/tahun lahir;
7. g.golongan darah;
8. h.agama/kepercayaan;
9. i.status perkawinan;
10. j.status hubungan dalam keluarga;
11. k.cacat fisik dan/atau mental;
12. l.pendidikan terakhir;
13. m.jenis pekerjaan;
14. n.NIK ibu kandung;
15. o.nama ibu kandung;
16. p.NIK ayah;
17. q.nama ayah;
18. r.alamat sebelumnya;
19. s.alamat sekarang;
20. t.kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
21. u.nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
22. v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
23. w.nomor akta perkawinan/buku nikah;
24. x.tanggal perkawinan;
25. y.kepemilikan akta perceraian;
26. z.nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; ab. sidik jari; ac. iris mata; ad. tandatangan; ae. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 10
  1. 9.Di antara Pasal 55 dan Pasal 56, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 55 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Dalam KTP-el, tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
(2)KTP-el diperuntukkan bagi :
1. a.Warga Negara Indonesia, masa berlakunya seumur hidup;
2. b.Orang asing, masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
(3)Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, maka penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

10.Ketentuan Pasal 58 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga keseluruhan Pasal 58 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(1)Kutipan akta pencatatan sipil terdiri dari :
1. a.kelahiran;
2. b.kematian;
3. c.perkawinan;
4. d.perceraian;
5. e.pengakuan anak;
6. f.pengesahan anak. 11
  1. 11.Di antara Pasal 61 dan Pasal 62, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 61 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…