DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 2 dan angka 21, penambahan angka 41, perubahan Pasal 10 ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (6) dan ayat (7), penambahan huruf e, perubahan Pasal 17 ayat (2), penambahan huruf f, penghapusan Pasal 20 ayat (3), perubahan Pasal 27, penyisipan Pasal 46A dan Pasal 46B, penyisipan Pasal 49A, penyisipan ayat (1a) dan ayat (1b) pada Pasal 50.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU –XII/2014, penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap, dalam penetapan tarif retribusi mengacu kepada penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 42); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
21.2 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CILACAP 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 95) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 21 diubah, dan ditambahakan 1 (satu) angka baru yakni angka 41, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan dengan sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8.Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
9.Menara Telekomunikasi Khusus yang selanjutnya disebut Menara Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
10.Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13.Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain. 5
14.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan Izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
15.Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular.
16.Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
17.Cell Plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan stándar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
18.Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang ditugaskan oleh Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.
19.Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah, untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan baik secara administrasi maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
20.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cilacap.
21.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
22.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
25.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu. 6
26.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
31.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
32.Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
33.Izin Gangguan Menara Telekomunikasi adalah Izin Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan.
34.Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWRD, adalah identitas bagi wajib retribusi daerah.
35.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian 7 tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pembangunan menara telekomunikasi tunggal dan/atau menara telekomunikasi kamuflase serta sejenisnya diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.
(2)Pembangunan menara telekomunikasi kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.

3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Penempatan menara telekomunikasi portable untuk penguatan sinyal pada area tertentu wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

4.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Pembangunan menara dan penambahan BTS baru, wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi pendirian menara telekomunikasi dari Dinas.
(2)Syarat administrasi permohonan rekomendasi adalah : a.a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas; b.b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dokumen lainnya; c.c. IMB gedung apabila pendirian menara telekomunikasi berada di atas gedung; d.d. koordinat rencana pembangunan; e.e. rencana ketinggian menara; f.f. pernyataan kesediaan untuk penggunaan menara bersama; g.g. melampirkan fotocopi Sertifikat Laik Fungsi Menara.
(3)Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki izin meliputi :
1. a.Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi;
2. b.Izin Gangguan (HO);
3. c.memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
4. d.Izin Operasi Menara Telekomunikasi; dan
5. e.Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
(4)Pemberian IMB menara wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang. 8
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(6)Penyedia menara dapat memulai kegiatan pembangunan menara setelah memperoleh IMB dan boleh mengoperasionalkan menara setelah mendapat Izin Operasi Menara Telekomunikasi.
(7)Izin Operasi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dikeluarkan oleh Dinas.

5.Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Penyedia menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
(2)Penyedia menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) wajib :
1. a.melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
2. b.melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan pengukuran Elektromagnetic Compatibility (EMC) pada antena yang ditempatkan pada menara telekomunikasi setiap 1 (satu) tahun dan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
4. d.bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
5. e.membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang; dan
6. f.membayar retribusi setiap tahun.
  1. 6.Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf d dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi.
(2)Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT).
(3)Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
2. b.memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi;
3. c.memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah;
4. d.Dihapus;
5. e.memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa terkait dengan menara telekomunikasi; dan
6. f.menginventarisasi keberadaan menara telekomunikasi.
(4)Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi 9 (TP3MT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi di bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Rumusan perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi dan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8.Di antara Pasal 46 dan Pasal 47, disisipi 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

(1)Dinas memberikan teguran/peringatan pertama, setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban melunasi retribusi terhutang dan bunga.
(2)Apabila 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas memberikan teguran/peringatan kedua kepada Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi dan bunga.
(3)Apabila dalam 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan retribusi yang terutang dan bunga, maka Wajib Retribusi diberikan sanksi administrasi berupa :
1. a.Pembekuan atau pencabutan izin usaha dan/atau izin kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang dan/atau;
2. b.Penyegelan menara dan pemutusan aliran listrik menara telekomunikasi;
3. c.Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tidak menghapuskan kewajiban melunasi retribusi terhutang dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Tata cara pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan, penyegelan menara dan pemutusan aliran listrik menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46B

(1)Dinas membatalkan pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan, melepaskan segel dan melakukan penyambungan kembali aliran listrik menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hanya setelah wajib retribusi melunasi seluruh kewajibannya, yaitu retribusi terhutang dan bunga.
(2)Seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib retribusi.
(3)Tata cara pembatalan pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan, pelepasan segel dan penyambungan kembali aliran listrik menara dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 10

9.Di antara Pasal 49 dan Pasal 50, disisipi 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 49A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49A

Wajib Retribusi yang sengaja melepaskan segel atau melakukan penyambungan kembali listrik menara yang telah diputuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A ayat (3) huruf b tanpa izin, dikenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10.Ketentuan Pasal 50 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…