DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 151

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Peraturan ini mengatur tentang: Asas dan Tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandag disabilitas; Ragam Penyandang Disabilitas; Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas; Pelaksanaan Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia; Peran serta masyarakat; Penghargaan; Kemitraan; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; dan Saknsi Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagian besar Penyandang Disabilitas hidup dalam konclisi rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terbelakang, di bawah garis kemiskinan karena masih adanya hambatan dan kesulitan, disebabkan keadaan fisik dan mental mereka, sehingga perlu niemberikan hak, kesempatan dan perlindungan kepada Penyandang Disabilitas;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 · tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib · melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, · Perlindungan, dan ·Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
c.bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Disabilitas;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas; BUPA'I'ICILACAP, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERLINDUNGANPENYANDANGDISABILITAS . BUPATICILACAP PROVINS!JAWATENGAH PERATURANDAERAHKABUPATENCILACAP NOMOR l TAHUN2020 ·TENTANG .. .-,-· -· Mengingat Menimbang 2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
1. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. 6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. 7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. 8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
5. 9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. 10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. 11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. 13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. 14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. 15.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3
12. 16.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. 17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. 18.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (KonvensiMengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lerribaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
15. 19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5679);
16. 20.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5871);
17. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
18. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4702);
19. 23.Peraturart Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara · Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 4955);
20. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun · 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan . Pendidikan (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. BABI KETENTUANUMUM PERLINDUNGANPERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANGDISABILITAS. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENCILACAP dan BUPATI CILACAP Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
25.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, ·Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Yang Bebas KKN di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2011 tentang Barigunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 11);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat · Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); s
6.Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7.Setiap orang adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
9.Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
10.Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, · dan/ atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabiltas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
13.Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
14.Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/ atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek kehidupan di masyarakat.
15.Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
16.Badan Usaha adalah Perusahan yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)dan Badan Usaha MilikDaerah (BUMD).
17.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
18.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. 6

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan: .

a.mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

a.penghormatan terhadap martabat;
b.otonomi individu;
c.tanpa diskriminasi;
d.partisipasi penuh;
e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.kesamaan kesempatan;
g.Kesetaraan;
h.aksesibilitas;
i.kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j.inklusif; dan
k.perlakuan khusus dan perlindungan lebih.
1. 19.Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
2. 20.Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
3. 21.Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
4. 22.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. 23.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
6. 24.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. 25.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 7

BAB II

ASASDAN TUJUAN

Pasal 6

( 1) Setiap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai hak:

a.hidup;
b.bebas dari stigma;
c.privasi;
d.keadilan dan perlindungan hukum;
e.pendidikan;
f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

Pasal 5

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan di masyarakat guna mendapatkan kehidupan yang layak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

( 1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

a.Penyandang Disabilitas fisik;
b.Penyandan.gDisabilitas intelektual;
c.Penyandang Disabilitas mental;dan
d.Penyandang Disabilitas sensorik.

(2)Ragam Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.menjamin upaya penghorrnatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
2. c.mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
3. d.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
4. e.memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan berrnartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bemegara, dan berrnasyarakat. 8

BAB III

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.atas penghormatan integritas;
b.tidak dirampas nyawanya;
c.mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
d.bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan; ·
g.kesehatan;
h.politik;
1. 1.keagamaan;
j.keolahragaan;
k.kebudayaan dan pariwisata;
1. 1.kesejahteraan sosial; ·
m.aksesibilitas;
n.pelayanan publik;
o.perlindungan dari bencana;
p.habilitasi dan rehabilitasi;
q.konsesi;
r.pendataan;
s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v.bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak :
1. a.atas kesehatan reproduksi;
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi ; dan
4. d.untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(3)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), anak dengan disabilitas memiliki hak :
1. a.mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. e.pemenuhan kebutuhan khusus;
6. f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu ; dan
7. g.mendapatkan pendampingan sosial. 9

Pasal 10

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
b.diakui sebagai subjek hukum;
c.memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
d.mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
e.memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan;
f.memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
g.atas Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/ atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
h.memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
i.dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 9

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan · yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
b.membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
c.penghormatan rumah dan keluarga;
d.mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
e.dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat- menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Pasal 8

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

e.bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
f.bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. 10

Isi peraturan

Teks151PDFHirarki

Memuat teks peraturan…