DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 8, penyisipan Pasal 8A dan Pasal 8B, perubahan Pasal 73, perubahan Pasal 74, perubahan Pasal 75.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembentukan Perusahaaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap merupakan bentuk konkret dari keterlibatan Pemerintah Daerah dalam konteks perekonomian masyarakat dan penyeimbang kekuatan pasar, sehinga mekanisme pengelolaannya mengikuti tata kelola perusahaan yang baik dan tetap berorientasi pada pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk perwujudan dari Alinea Keempat UUD 1945;
b.bahwa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, transparan, dan akuntabel serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Perusahaaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
c.bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 3 ayat (4) huruf e, Pasal 23 ayat (1), Pasal 98, dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap; BUPATICILACAP, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR 5 TAHUN2019 TENTANGPERUSAHAANUMUMDAERAHAIRMINUMTIRTAWIJAYA KABUPATEN.CILACAP TENTANG TAHUN2023NOMOR ~1 PERATURANDAERAH KABUPATENCILACAP BUPATI CILACAP PROVINS! JAWA TENGAH

(1)Sumber modal Perumdam Tirta Wijaya terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan/ atau
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 173) diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATENCILACAP. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENCILACAP dan BUPATI CILACAP Dengan Persetujuan Bersama
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 173); Menetapkan

(1)· Laporan tahunan Perumdam Tirta Wijaya paling sedikit memuat:
1. a.laporan keuangan;
2. b.laporan mengenai kegiatan Perumdam Tirta Wijaya;
3. c.laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
4. d.rmcian masalah yang timbul dan upaya penyelesaiannnya selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumdam Tirta Wijaya;
5. e.laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
6. f.nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
7. g.penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
2. b.laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
3. c.laporan arus kas;

Pasal 73

3.Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Modal dasar Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat ( 1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8B

( 1) Modal dasar Perumdam Tirta Wijaya ditetapkan sebesar Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah disetor dalam bentuk penyertaan modal Daerah sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp.89.361.942.205,- (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima rupiah).
(3)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai modal disetor dalam bentuk penyertaan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan rencana bisnis Perumdam Tirta Wijaya.

Pasal 8A

2.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Penggunaan Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh KPM, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
1. a.dividen untuk Pemegang Saham 55°/o (lima puluh lima persen); dan
2. b.penggunaan laba bersih lainnya 45o/o (empat puluh lima persen).
(2)Dividen yang menjadi bagian untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan KPM.
(3)Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat ditetapkan lain melalui rapat KPM bersama Dewan Pengawas, Direksi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pembinaan BUMD, Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Fungsi Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

5.Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

(1)Penggunaan laba bersih Perumdam Tirta Wijaya digunakan untuk:
1. a.pemenuhan dana cadangan;
2. b.peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan um um, pelayanan dasar, dan usaha perintisan usaha yang bersangkutan dengan Perumdam Tirta Wijaya;
3. c.deviden yang menjadi hak Daerah;
4. d.tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
5. e.bonus untuk pegawai;
6. f.tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
7. g.penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumdam Tirta Wijaya untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
(3)Besaran penggunaan laba Perumdam Tirta Wijaya ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 74

4.Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

d.laporan perubahan ekuitas; dan
e.catatan atas laporan keuangan.

(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit kantor akuntan publik.
(4)Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diusulkan melalui Dewan Pengawas oleh Direksi untuk mendapatkan persetujuan KPM. AWAL D LEMBARANDAERAHKABUPATENCILACAPTAHUN2023 NOMOR ft NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENCILACAP,PROVINS!JAWA TENGAH: (1-3/2023) Cap& Ttd SEKRETARIS DAER.AH KABUJP'ATEN CILACAP'= Diundangkan di Cilacap pada tanggal 2 0 FEB 2023 Cap & Ttd YUNITADYAHSUMINAR Pi. BUPATICILACAP, Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 2 0 FEB 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(4)Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "modal disetor" adalah bagian nominal modal dasar yang disetor pemilik perusahaan dalam rangka pemenuhan nominal modal dasar. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 88

II. PASALDEMIPASAL

Pasal 8

Cuku p jelas. Pasal SA Ayat (1) Yang dimaksud dengan "modal dasar" adalah seluruh nilai nominal modal perusahaan yang disebut dalam anggaran dasar, ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, dan menjadi kewajiban pendiri untuk memenuhi seluruh nominal tersebut. Nominal modal dasar ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis/usaha ketika pendirian perusahaan dan/atau hasil analisis investasi dalam hal pengembangan bisnis/usaha. I. UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)merupakan ketentuan yang ditetapkan sebagaimana amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMDantara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisiensi, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMDtidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMDdirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, deviden, maupun hasil Privatisasi. Perusahaan Umum Darah Air Minum Tirta Wijaya sebagai salah satu BUMD milik Kabupaten Cilacap, dalam perkembangannya mengalami dinamika usaha yang perlu direspon dalam bentuk Peraturan Daerah. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berkaitan dengan modal, laporan tahunan, dan penggunaan laba. PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR5 TAHUN2019 TENTANGPERUSAHAANUMUMDAERAHAIRMINUMTIRTAWIJAYA KABUPATENCILACAP PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENCILACAP NOMOR r1 TAHUN2022 TENTANG Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…