DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJM Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJM Daerah, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berperan sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih terlantik yang bertujuan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan daerah, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; SALINAN DOKUMEN SALINAN Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. 5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025-2029.
6. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 207); SALINAN DOKUMEN SALINAN

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap, landasan hukum, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cilacap yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Cilacap.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Cilacap.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berpedoman kepada RPJP Nasional.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 - 2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur yang memimpin yang menjadi SALINAN DOKUMEN SALINAN adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Kabupaten Cilacap adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten / kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
17.Visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
18.Misi RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029.
19.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pasal 2

(1)RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih.
(2)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.tujuan;
2. b.sasaran;
3. c.strategi;
4. d.arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah; dan SALINAN DOKUMEN SALINAN
5. e.program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
(3)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.

Pasal 3

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a.landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
b.pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
c.pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJM Daerah;
d.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJM Daerah; dan
e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJM Daerah.

Pasal 4

(1)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi gambaran umum kondisi daerah;
3. c.bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
4. d.bab IV berisi program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
5. e.bab V berisi penutup.
(2)Dokumen RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3.1.1. Visi dan Misi Visi menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah "gambaran masa depan yang diinginkan" atau "tujuan yang ingin dicapai" dalam jangka waktu tertentu. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang diinginkan, yang mencakup tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, yang mencakup sasaran dan target yang ingin diraih, serta merupakan rencana strategis yang mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJM Daerah;
2. b.pelaksanaan RPJM Daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah. SALINAN DOKUMEN SALINAN

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1. Program Perangkat Daerah Rencana program perangkat daerah Kabupaten Cilacap berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis PD.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila: BABV

Pasal 7

(1)RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJP Daerah pada tahapan lima tahun kedua yaitu tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJM Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan
4. d.merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. SALINAN DOKUMEN SALINAN

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan-di Cilacap a ' 0 , u s 5 Diundangkan di Cilacap 9a-tgR r s a! z . 0 AUG 2025 AERAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-149/2025) SALINAN DOKUMEN SALINAN PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Selain mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. pendanaan bersifat indikatif. Penyusunan RPJM Daerah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJM Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Penyusunan RKPD pada Perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem ini mencakup arah, tujuan, kebijakan, sasaran, dan prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam RPJP Nasional kemudian dituangkan ke dalam RPJM Nasional. RPJM Nasional bertujuan memberikan gambaran tentang wujud masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya, RPJM Nasional diterjemahkan menjadi rencana operasional tahunan yang konkret, spesifik, dan terukur. Untuk memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJM Daerah dilakukan dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat:

a.Arah kebijakan keuangan daerah,
b.Strategi pembangunan daerah,
c.Kebijakan umum pembangunan,
d.Program pembangunan daerah,
e.Program kewilayahan, serta
f.Rencana kerja yang dilengkapi dengan kerangka regulasi dan Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada tata cara evaluasi dan mekanisme perubahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. SALINAN DOKUMEN SALINAN setiap tahun anggaran, serta Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Melalui RPJM Daerah, pemerintah daerah memiliki arah yang jelas untuk merealisasikan tujuan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…