DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, penghapusan Pasal 3 dan Pasal 4, perubahan Pasal 5, penyisipan Pasal 12A, perubahan pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 26, Pasal 27, penambahan huruf e pada Pasal 30 ayat (3), penyisipan Pasal 30A, penyisipan Pasal 32A dan Pasal 32B.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Bupati adalah Bupati Cilacap.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5.Camat atau sebutan lain adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan. 3
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14.Pengangkatan perangkat desa adalah kegiatan penjaringan dan penyaringan hingga pelantikan perangkat desa.
15.Penjaringan perangkat desa adalah kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
16.Penyaringan perangkat desa adalah kegiatan yang dilakukan setelah penjaringan selesai dilaksanakan.
17.Bakal Calon Perangkat Desa adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19.Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses/tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
20.Hari adalah hari kerja.
21.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
22.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
24.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Persyaratan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa pada Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang : 4
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah atau Puskesmas setempat;
6. f.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian.
(2)Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
1. a.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
2. b.bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu:
  1. 1.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  3. 3.fotocopy ijasah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dengan menunjukan ijazah asli atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
  4. 4.fotocopy Akte Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  5. 5.foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan tanda penduduk serta Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  6. 6.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat;
  7. 7.surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau pejabat yang berwenang;
  8. 8.surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  9. 9.daftar riwayat hidup;
  10. 10.pas foto hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat izin/persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(4)Hak-hak dan kewajiban kepegawaian dan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Perangkat Desa lain yang akan mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa pada Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis wajib cuti terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa.

3.Ketentuan Pasal 3 Dihapus
4.Ketentuan Pasal 4 Dihapus 5
5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kepala Desa mengumumkan kekosongan Perangkat Desa dan melaporkan rencana pengisian kekosongan tersebut kepada Camat.
(2)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
(3)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
(4)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(5)Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
2. b.penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
(6)Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikonsultasikan dengan Camat.

6.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Bakal calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa tidak diperbolehkan mengundurkan diri.

7.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Penilaian ujian penyaringan meliputi penilaian hasil ujian tertulis, penilaian prestasi, dan ujian praktek.
(2)Mekanisme penilaian ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Materi ujian tertulis penyaringan calon Perangkat Desa meliputi :
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;
4. d.Bahasa Indonesia;
5. e.Pengetahuan umum teknis pemerintahan.
(2)Soal ujian penyaringan calon Perangkat Desa disusun oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
(3)Dalam menyusun soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat meminta bantuan kepada Panitia Pengawas berupa materi dalam bentuk buku, literatur, data dukung/regulasi lain yang diperlukan.
(4)Koreksi ujian tertulis penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan disaksikan oleh Panitia Pengawas serta hasilnya diumumkan pada hari itu juga. 6

9.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dengan urutan nilai tertinggi pertama dan kedua dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
(3)Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi pertama paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(4)Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan terhadap hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
(5)Dalam hal Camat memberikan persetujuan, maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(6)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(7)Apabila Camat tidak memberikan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat dianggap telah menyetujui dan proses tahapan dilanjutkan.
(8)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu Kepala Desa segera menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(9)Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa.

10.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Rencana biaya Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
(2)Biaya pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3)Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa.
(4)Rencana biaya pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai kegiatan Panitia Pengawas, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sampai dengan tahapan pelantikan Perangkat Desa.

11.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Perangkat Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang menjadi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi berupa teguran lisan melalui pembinaan oleh Kepala Desa.
(2)Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Desa paling lama 1 (satu) bulan.
(3)Apabila Perangkat Desa tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa melanjutkan pembinaan berupa teguran tertulis.
(4)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jeda waktu 1 (satu) bulan. 7
(5)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan kewajiban-kewajiban Perangkat Desa berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukannya.
(6)Apabila teguran tertulis kedua tidak diindahkan oleh Perangkat Desa, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dari jabatannya selama 6 (enam) bulan.
(7)Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Perangkat Desa tidak menunjukan iktikad baik, maka Perangkat Desa diberhentikan tetap.

12.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan;dan
4. d.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

13.Ketentuan Pasal 30 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…