DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Asas, Penyusunan Propemperda, Pembiayaan, Penyebarluasan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah merupakan wujud aspirasi masyarakat di daerah yang berdasarkan pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap, perlu di dukung dengan tata cara pembentukan yang pasti, baku dengan standar yang mengikat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
7.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
10.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 2
11.Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
13.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya, terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
15.Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan dalam rangka program pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan Daerah.
16.Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyerasian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.
17.Harmonisasi adalah kegiatan untuk mensinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan pengadilan yang dikoordinasikan oleh Kementerian yang memiliki urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

Perda ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam:

a.menciptakan prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi, dan terpadu dalam proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum daerah;
b.menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Perda sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama;dan 3
c.mewujudkan sinergitas dan harmonisasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Perda ini dibentuk dengan tujuan untuk :

a.memberikan dasar pelaksanaan program pembentukan Perda yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan; b . mempermudah proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum di Daerah;dan
c.mewujudkan Perda yang mencerminkan kebenaran, keadilan, dan aspirasi untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.

Pasal 4

Penyusunan Program Pembentukan Perda berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.proporsionalitas;
c.profesionalitas;
d.kemanfaatan;
e.partisipasi;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.tertib penyelenggaraan negara; dan
1. 1.legalitas.

Pasal 5

(1)Propemperda berasal dari :
1. a.Propemperda di lingkungan DPRD; dan
2. b.Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penetapan Propemperda.

Pasal 6

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD di koordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD. 4

Pasal 7

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 8

Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pasal 9

(1)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dan pengujian kelayakan rancangan Perda.
(2)Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memenuhi syarat materi muatan Perda, Bapemperda menetapkan sebagai daftar rancangan Perda Propemperda di lingkungan DPRD dalam tahun berjalan setelah melalui AKP.
(3)Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat materi muatan Perda, pengajuan ditolak oleh Bapemperda dan mengembalikan secara tertulis kepada pengusul.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018