di dalam peraturan ini diatur tentang pembaruan terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 97) diubah sebagai berikut :
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai uraian tugas : merumuskan program kerja bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas; mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; menyusun Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan Non Perizinan; a. b. 一 melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP); melaksanakan peninjauan lapangan sebagai kelengkapan persyaratan perizinan dan non perizinan; menyelenggarakan pelayanan online untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan; menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan administratif pelayanan perizinan dan non perizinan; menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Ketentuan huruf d dan huruf g Pasal 34 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai uraian tugas : a. b. menyiapkan bahan program kerja seksi pelayanan perizinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas; mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan (SP) Perizinan; melakukan verifikasi kepada pemohon terkait dengan perizinan untuk validasi data; melakukan koordinasi pelaksanaan input data perizinan ke dalam Sistem Informasi Pelayanan (SIMPEL); menyiapkan bahan pelayanan online untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan; menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Ketentuan huruf d Pasal 36 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :
Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan mempunyai uraian tugas : a. b. menyiapkan bahan program kerja seksi pelayanan non perizinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas; mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
Membuka PDF…