DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembentukan; Pembangunan dan Pengembangan; Pengelolaan; Keuangan; Perlindungan; Kerja sama; Pembinaan dan Pengawasan; Kewajiban, Hak, dan Wewenang; Larangan dan Sanksi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pasar desa merupakan salah satu sarana pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan oleh pemerintah daerah secara berkesinambungan;
c.bahwa sebagai wujud pemberdayaan dan pembinaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk memberikan perlindungan pasar desa, maka diperlukan payung hukum dalam pengelolaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 2 Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 42);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 90); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA DI KABUPATEN CILACAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.
8.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
10.Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
11.Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
12.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departmen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13.Retribusi pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang. 4
14.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
16.Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan pasar desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk, mengelola dan mengembangkan pasar desa.

Pasal 3

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

a.memasarkan hasil produksi perdesaan;
b.memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
c.melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
d.menciptakan lapangan kerja masyarakat;
e.mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
f.memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil, dan
g.mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

(1)Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.
(2)Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.pasar desa;
2. b.pasar antar desa.
(3)Pasar desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
(4)Pasar antar desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat berlangsung sesuai kesepakatan antar desa atau hari pasaran.

Pasal 5

(1)Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2)Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. 5
(3)Pasar desa yang telah ada dan pembentukannya tidak/belum ditetapkan dengan Peraturan Desa, perlu dilegalisasi dengan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pengembangan dan peningkatan kelembagaan pasar desa.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari :

a.swadaya dan partisipasi masyarakat;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c.pinjaman desa;
d.bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten, dan
e.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan atas prinsip :

a.mewadahi kepentingan / kebutuhan masyarakat setempat;
b.memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
c.mengembangkan kekayaan dan asset desa; dan
d.menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai- nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

(1)Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, diserahkan kepada Pemerintah Desa, dengan cara :
1. a.Pemerintah, Pemerintah Provinsi menyerahkan aset hasil pembangunan pasar desa kepada Bupati;
2. b.Bupati menyerahkan pasar desa kepada Pemerintah Desa dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa;
3. c.Pasar desa yang masih dikelola oleh Pemerintah Daerah, wajib diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(3)Pasar desa yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten diserahkan kepada Pemerintah Desa, melalui mekanisme :
1. a.Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penyerahan kepemilikan, penguasaan aset dan tentang pengelolaan pasar desa dan aset lainnya terkait dengan pasar desa (tanah dan bangunan lainnya) kepada Pemerintah Desa;
2. b.penyerahan pasar desa dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa;
3. c.Pasar desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dapat ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Desa; 6
4. d.Bupati berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan pasar desa yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa;
5. e.bagi Pemerintah Desa yang belum siap untuk mengelola pasar desa, wajib diberikan pelatihan administrasi pengelolaan pasar desa oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 9

(1)Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
(2)Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
(3)Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasal 10

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi dan manajemen.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…