DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup KIBBLA, hak dan kewajiban ibu, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, jenis, tingkat dan sistem rujukan pelayanan KIBBLA, pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita, pemberdayaan masyarakat, sumber daya KIBBLA, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pengaduan, sanksi administrasi,.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita merupakan indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan seluruh bangsa-bangsa seluruh dunia di era pembangunan milenium (Millenium Development Goals dan Suistanable Development Goals);
c.bahwa upaya Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, Bayi dan Anak Balita;
d.bahwa jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi di Kabupaten Cilacap cenderung mengalami peningkatan meskipun upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesoia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52); 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 132);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP Dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK BALITA DI KABUPATEN CILACAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Cilacap
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Pelayanan Kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
7.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8.Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah upaya terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan.
9.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan dan memiliki ijazah dan/atau sertifikasi sehingga memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan upaya kesehatan sesuai keahlian dan kompetensinya.
10.Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita adalah setiap tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada pelayanan kesehatan pemerintah, swasta ataupun mandiri. 4
11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, bayi baru lahir, dan anak baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
12.Tempat Praktek Mandiri tenaga kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien / klien.
13.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya.
14.Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam/7 hari dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
15.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dengan menyediakan pelayanan medis dasar dan / atau spesialistik.
16.Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSU adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan, spesialistik dan sub spesialistik.
17.Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komperhensif yang selanjutnya disebut Rumah Sakit PONEK adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan emergensi maternal dan neonatal, spesialistik dan sub spesialistik.
18.Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horisontal.
19.Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan pengkajian atau penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
20.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut dengan ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
21.Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
22.Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
23.Bayi Baru Lahir atau yang disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
24.Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan.
25.Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
26.Hak Reproduksi adalah hak yang dilandasi oleh pemahaman akan hak asasi semua pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menentukan jumlah, jarak serta waktu kelahiran anak dan untuk memperoleh informasi serta fasilitas untuk melakukan hal tersebut serta hak untuk memperoleh standar kesehatan reproduksi dan seksual tinggi.
27.Pos Pelayananan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber dana masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui 5 (lima) program prioritas yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Imunisasi, Gizi, Penanggulangan Diare dan Keluarga Berencana.
28.Pemberdayaan Masyarakat adalah Upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah kesehatan dengan kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat. 5

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

KIBBLA diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan norma-norma agama.

Pasal 3

Tujuan penyelengaraan KIBBLA adalah untuk:

a.terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan KIBBLA;
b.tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapai percepatan penurunan angka kematian Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita; dan
c.terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA.

BAB III

RUANG LINGKUP KIBBLA

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.hak dan kewajiban Ibu;
b.wewenangn dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
c.jenis, tingkat dan sistim rujukan pelayanan KIBBLA;
d.pelayanan kesehatan ibu;
e.pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan BALITA;
f.pemberdayaan masyarakat;
g.sumber daya KIBBLA;
h.pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
i.pengaduan;
j.sanksi administratif;dan
k.ketentuan penutup.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN IBU

Pasal 5

Setiap ibu berhak:

a.mendapatkan Informasi dan pelayanan kesehatan selama kehamilan yang sesuai standar;
b.mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas kesehatan;
c.mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas sesuai standar;
d.mendapatkan pelayanan rujukan apabila ibu terdeteksi resiko tinggi;
e.mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
f.mendapatkan pelayanan kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) pasca persalinan bagi ibu bersalin anak kedua atau lebih dan/atau ibu bersalin resiko tinggi.
g.mendapatkan Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) beserta Stiker P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi); dan
h.mendapatkan subsidi kesehatan ibu yang berasal dari keluarga miskin dan mendapatkan pemenuhan gizi sesuai dengan kebutuhannya. 6

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

a.pencegahan terhadap peningkatan dan/atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
b.Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
c.air susu kolostrum;
d.air susu ibu eksklusif;dan
e.mendapatkan injeksi Vitamin K1, Imunisasi Hepatitis B dan salep mata pada bayi baru lahir.

Pasal 7

Setiap Bayi dan Anak Balita berhak mendapatkan:

a.imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
b.pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
c.air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan;
d.lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi serta balita;
e.makanan dan minuman yang bergizi dan higienis;dan
f.pelayanan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.

Pasal 8

Ibu wajib:

a.melaksanakan imunisasi sebagai calon pengantin;
b.melaksanakan pemeriksaan kehamilan minimal 4 (empat) kali di fasilitas kesehatan;
c.melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
d.melaksanakan pemeriksaan masa nifas minimal 3 (tiga) kali di fasilas pelayanan kesehatan;
e.melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
f.memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
g.membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap;dan
h.memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada Bayi dan Balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA.

Pasal 9

Keluarga berkewajiban:

a.meningkatkan pemeliharaan kesehatan diri dan keluarga;
b.memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
c.memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi, dan balita;
d.mematuhi anjuran dari tenaga kesehatan KIBBLA; dan
e.mematuhi prosedur pelayanan KIBBLA yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib:

a.melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
b.memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA;
c.menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita secara berjenjang dan berkesinambungan; 7
d.menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
e.melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
f.melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan/atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
g.menyediakan pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
h.mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
i.membiayai pelayanan KIBBLA untuk masyarakat miskin;dan
j.melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan Advokasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…