DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan dan prinsip, ruang lingkup, penyelenggara PTSP, standar pelayanan PTSP, pelayanan secara elektronik, pembiayaan, pengaduan dan gugatan, informasi, larangan, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap;
c.bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP Dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Cilacap. 3
2.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6.Penyelenggara PTSP adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan kewenangannya menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten bidang Perizinan dan Nonperizinan.
7.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam dalam negeri dan penanam modal asing.
9.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
12.Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
13.Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
14.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)PTSP bertujuan untuk:
1. a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. b.memperpendek proses pelayanan;
3. c.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
4. d.mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat;
(2)PTSP dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.keterpaduan;
2. b.ekonomis; 4
3. c.koordinasi;
4. d.pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
5. e.akuntabilitas; dan
6. f.aksesibilitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten dari urusan wajib dan urusan pilihan.
(2)Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten.

BAB IV

PENYELENGGARA PTSP

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan dan melimpahkan wewenang penyelenggaraan PTSP kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
(3)Pendelegasian atau pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan PTSP, Bupati membentuk Tim Teknis yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk memberikan saran pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB V

STANDAR PELAYANAN PTSP

Pasal 6

(1)Penyelenggara PTSP menyusun standar pelayanan PTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
(2)Standar pelayanan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
1. a.dasar hukum;
2. b.persyaratan;
3. c.sistem, mekanisme, dan prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. d.jangka waktu penyelesaian;
5. e.biaya/tarif;
6. f.produk layanan;
7. g.prasarana dan sarana;
8. h.kompetensi pelaksana;
9. i.pengawasan internal;
10. j.penanganan pengaduan, saran dan masukan;
11. k.jumlah pelaksana;
12. l.jaminan pelayanan;
13. m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
14. n.evaluasi kinerja pelaksana;
(3)Standar pelayanan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga. 5
(4)Standar pelayanan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

BAB VI

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8

Penyelenggara PTSP wajib menggunakan PSE.

Pasal 9

(1)PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup aplikasi otomatis proses kerja (business process) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.potensi dan peluang usaha;
2. b.perencanaan umum penanaman modal;
3. c.pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
4. d.perkembangan realisasi penanaman modal;
5. e.daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan;
6. f.jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
7. g.tata cara layanan pengaduan;
8. h.hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal; dan
9. i.persyaratan dan tata cara perizinan.

Pasal 10

PTSP dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban:

a.menjamin PSE beroperasi secara terus-menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
b.melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (business process) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
c.melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data informasi secara langsung (online) dengan pihak terkait;
d.melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
e.menyediakan jejak audit (audit trail); dan
f.menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Kementerian/Lembaga, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi, dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota melalui PSE.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008