DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2014

Nomor: 17
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan; Pengelolaan; Evaluasi;l Penjaminan Wajib Belajar; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Cilacap, maka perlu diselenggarakan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Yang Bebas KKN di Kabupaten Cilacap, (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Dinas teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
5.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh masyarakat Kabupaten Cilacap atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6.Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah program awal untuk memberikan layanan seluas – luasnya kepada Warga Kabupaten Cilacap guna mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. 4
7.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan atau bentuk lain yang sederajat.
8.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
9.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10.Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11.Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12.Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disebut SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMPLB atau Anak Berkebutuhan Khusus dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
13.Program Paket C adalah program pendidikan menengah jalur nonformal yang setara SMA/MA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Rintisan wajib belajar 12 tahun mempunyai maksud untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu.
(2)Rintisan wajib belajar 12 tahun bertujuan memberikan pendidikan minimal untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Rintisan wajib belajar 12 tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
(2)Penyelenggaraan rintisan wajib belajar 12 tahun pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan menengah yang meliputi SMA, SMK, MA, SMALB dan bentuk lain yang sederajat. 5
(3)Penyelenggaraan rintisan wajib belajar 12 tahun pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket program paket C dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 4

Program rintisan wajib belajar 12 tahun diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat sesuai kewenangannya.

Pasal 5

(1)Satuan pendidikan menengah penyelenggara program rintisan wajib belajar 12 tahun, wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program rintisan wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(2)Satuan pendidikan menengah penyelenggara program rintisan wajib belajar 12 tahun, wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)Pengelolaan program rintisan wajib belajar 12 tahun pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pengelolaan program rintisan wajib belajar 12 tahun pada tingkat satuan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan menengah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
(2)Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program rintisan wajib belajar 12 tahun berdasarkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

EVALUASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun secara berkala.
(2)Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan SKPD terkait.
(3)Evaluasi terhadap pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.tingkat pencapaian program wajib belajar;
2. b.pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah;
3. c.hasil belajar peserta didik; dan
4. d.realisasi anggaran. 6

BAB VI

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 9

Anak usia rintisan wajib belajar 12 tahun yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Biaya operasional pada satuan pendidikan dasar dan menengah pelaksana program rintisan wajib belajar 12 tahun, menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…