DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Penyelenggaraan Penanggulanan HIV dan AIDS; Penyelenggara Penanggulangan HIV dan AIDS; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penularan HIV (Human Immunodeficiency Virus) semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan; 2
c.bahwa Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) yang memperlihatkan kecenderungan semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) terus meningkat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
14.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Darah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: 5 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
5.Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat HIV.
6.Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cilacap, adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap.
7.Satuan Tugas Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat SATGAS PA adalah satuan tugas yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kecamatan.
8.Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat WPA adalah forum partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran kritis tentang HIV dan AIDS untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera di tingkat kelurahan / desa. 6
9.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV positif baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
10.Orang Hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah seseorang yang hidup satu rumah dengan ODHA.
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan tertentu dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar ODHA dan OHIDHA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
13.Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan komprehensif berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Penanggulangan adalah upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negative yang ditimbulkannya.
15.Perawatan, Dukungan dan Pengobatan yang selanjutnya disingkat PDP adalah perawatan yang melibatkan suatu jejaring sumber daya dan pelayanan, dukungan secara holistik komprehensif dan luas untuk ODHA dan keluarganya. 7
16.Pencegahan Penularan HIV Ibu ke Anak yang selanjutnya disingkat PPIA adalah sebuah strategi untuk memberikan harapan bagi anak-anak dari ibu yang terinfeksi untuk lahir bebas dari HIV.
17.Konseling dan Test Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah merupakan kegiatan konseling yang bersifat sukarela dan rahasia, yang dilakukan sebelum dan sesudah tes darah untuk HIV.
18.Konseling dan Test atas Inisiatif Petugas Kesehatan yang selanjutnya disingkat KTIP adalah konseling dan tes HIV yang disarankan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan kepada seseorang yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai suatu komponen standard dari pelayanan medis.
19.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan perundangan yangberlaku.
20.Kelompok Dukungan Sebaya yang selanjutnya disingkat KDS adalah dukungan oleh dan untuk ODHA/OHIDHA dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
21.Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. 8

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan serta kesetaraan gender.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

a.memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
b.melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
c.memberikan kemudahan pelayanan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
d.meningkatkan derajat kesehatan ODHA sehingga mampu mencegah penularan HIV dan AIDS;
e.menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA; dan
f.meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS. 9

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan meliputi kegiatan promosi, pencegahan, pemeriksaan, Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), serta rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Pasal 5

(1)Promosi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi.
(2)Komunikasi, Informasi dan edukasi HIV dan AIDS serta perilaku menyimpang lainnya menjadi bagian materi dalam proses belajar mengajar pada siswa sekolah formal dan informal serta jenjang Perguruan Tinggi.
(3)Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. 10

Pasal 6

Pencegahan HIV dan AIDS meliputi :

a.pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual ;
b.pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
c.pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan
d.pencegahan HIV dan AIDS melalui Ibu ODHA kepada bayinya.

Pasal 7

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melalui :

a.penguatan peran keluarga dalam penerapan kaidah norma dan agama sebagai upaya pencegahan perilaku seks pra nikah dan seks beresiko;
b.pendidikan kesehatan reproduksi kepada masyarakat;
c.menghindari perilaku hubungan seks beresiko;
d.mendorong dan meningkatkan layanan IMS.

Pasal 8

Pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan cara tidak menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain yang tidak steril dan berulang. 11

Pasal 9

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melalui :

a.pemeriksaan HIV terhadap darah dan produk darah donor oleh PMI;
b.menyelenggarakan kewaspadaan umum dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan transfusi dan donor darah.

Pasal 10

Pencegahan HIV dan AIDS melalui ibu ODHA kepada bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dengan cara melakukan 5 (lima) strategi pencegahan yang meliputi :

a.pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi;
b.pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif;
c.pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya;
d.pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta anak dan keluarganya;
e.melakukan KTS HIV kepada calon pengantin dan ibu hamil di layanan kesehatan.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…