DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, dasar, fungsi dan tujuan, jenis dan jenjang pendidikan keagamaan, penyelenggaraan, pendidikan keagamaan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan sertifikasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan, menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan keagamaan khususnya di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diperlukan pedoman sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Keagamaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5657);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4769);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembararan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP Dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN CILACAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.a n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
6.K e Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap.
7.P P Pendidikan adalah sadar usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
8.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agaman dan mengamalkan ajaran agamannya.
9.p E Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan islam di jalur non formal dalam bentuk madrasah yang diselenggarakan oleh Pondok pesantren maupun satuan pendidikan lainnya secara berjenjang pada tingkat dasar dan tingkat menengah.
10.P e n Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan dan pemahaman Al-Qur'an.
11.P P Pesantren atau pondok pesantren adalah lembagan pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
12.a s Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan hindu pada jalur pendidikan non formal.
13.Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci weda.
14.Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan budha pada jalur pendidikan nonformal.
15.Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
16.Kurikulum Pendidikan Keagamaan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.
17.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur nonformal pada setiap jenjang dan tingkatan pendidikan.
18.Forum Pendidikan Keagamaan adalah Forum komunikasi pendidikan keagamaan yang mewadahi satuan pendidikan keagamaan di tingkat kecamatan dan kabupaten.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun untuk dengan maksud untuk memberikan pedoman sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Derah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :

a.memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Derah;
b.mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pendidikan keagamaan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama;
c.n g meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di Daerah;dan
d.memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan kaegamaan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.dasar, fungsi dan tujuan;
b.bentuk dan kedudukan;
c.jenis pendidikan keagamaan;
d.penyelengggara;
e.pembiayaan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.evaluasi dan sertifikasi; dan
h.nketentuan penutup.

BAB III

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 5

Pendidikan keagamaan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pasal 7

Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Pasal 8

Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagaman Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Pasal 9

Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur non formal.

BAB V

JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 10

Pendidikan Keagamaan Islam terdiri atas :

a.pesantren;
b.madrasah diniyah; dan
c.pendidikan Al-Quran

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007