DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan tempat hiburan dan rekreasi di Kabupate. Cilacap. Selain itu mengatur tentang jenis usaha hiburan dan rekreasi; kewajiban dan larangan penyelenggara; tempat dan waktu operasi kegiatan hiburan dan rekreasi; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; sanksi administrasi; penyidikan; ketentuan pidana. Segala jenis usaha hiburan dan rekreasi di Kabupaten Cilacap harus menyesuaikan dengan peraturn ini. Perizinan yang terkait dengan usaha hiburan dan rekreasi yang sudah ada sebelum berlakunya praturan ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya usaha tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Cilacap agar kondusif dan senantiasa dapat memelihara ketentraman dan ketertiban umum terhadap dampak yang timbul maka perlu dilaksanakan upaya penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi; bahwa agar pelaksanaan penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi berjalan optimal, maka diperlukan regulasi dalarn pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi; BUPATI CILACAP, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang BUPATI CILACAP PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR ·2 TAHUN2019 TENTANG PENATAAN DANPENGENDALIANTEMPATHIBURANDANREKREASI Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANG PENATAANDAN PENGENDALIAN TEMPATHIBURANDANREKREASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Hiburan dan rekreasi adalah semua kegiatan berupa seni pertunjukkan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi yang lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCILACAP dan BUPATICILACAP 21.
17.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun · 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63 Tahun 2011);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Kepariwisataan Dan Perizinan Pengusahaan Objek Dan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 91 Tahun 2012); Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembinaan Dan Pengelolaan Warung Internet (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 104 Tahun 2014); Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105 Tahun 2014); 20. Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menata dan mengendalikan penyelenggaraan tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.jenis usaha hiburan dan rekreasi;
b.kewajiban dan larangan penyelenggara;
c.tempat dan waktu operasi kegiatan hiburan dan rekreasi;
d.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
e.sanksi administrasi;
f.penyidikan;
g.ketentuan pidana;
h.ketentuan peralihan; dan
i.penutup.

BAB II

TUJUANDANRUANGLINGKUP

Pasal 2

5.Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku.
6.Penyelenggara adalah orang atau Badan Hukum, Perkumpulan Panitia yang bertindak atas nama sendiri atau atas nama orang lain yang bertanggungjawab menyelenggarakan hiburan dan rekreasi.
7.Penonton adalah setiap orang yang menghadiri pertunjukan dan a tau keramaian umum untuk melihat, mendengar/menikmati, kecuali penyelenggara, para pemain dan petugas yang menghadiri untuk melakukan kewajibannya.
8.Pengunjung adalah setiap orang yang masuk ke tempat pertunjukan dan/ atau keramaian urnum untuk menikmati atau mempergunakan fasilitas, alat, sarana, yang disediakan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, kecuali penyelenggara atau petugas yang menghadiri guna melaksanakan tugas kewajibannya. ·
9.Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau menjual fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
10.Hiburan malam adalah usaha untuk menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
11.Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
12.Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik dengan atau tanpa pemandu lagu.
13.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. 5 Penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi wajib:

a.memiliki TDUP, mentaati ketentuan perizinan tekhnis usaha pariwisata, perpajakan, dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
c.menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung;
d.membangun sistem pencegahan kebakaran dan jalur evakuasi bencana yang memadai;
e.menolak penonton atau pengunjung yang berseragam sekolah atau berseragam dinas, kecuali yang sedang bertugas;
f.mentaati peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
g.menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
h.melakukan pengecekan kesehatan bagi seluruh pekerja paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
i.memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; dan
j.mencegah terjadinya kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum di tempat usahanya.

BAB IV

KEWAJIBANDAN LARANGANPENYELENGGARA

Pasal 5

(5) (4) (3)

Pasal 4

( 1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi jenis usaha :

a.arena permainan;
b.hiburan malam;
c.panti pijat; dan
d.karaoke. Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sub jenis usaha:
a.arena permainan; dan
b.sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketetntuan peraturan perundang-undangan, Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sub jenis usaha:
a.kelab malam;
b.diskotek;
c.pub;dan
d.sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha:
a.panti pijat;
b.refleksi;
c.mandi uap;
d.spa;dan
e.sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi sub jenis usaha karaoke.

BAB III

JENIS USAHATEMPAT HIBURAN DANREKREASI

Pasal 8

(1)Waktu operasional/penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.arena permainan: Pukul 10.00 WIB- Pukul 21.00 WIB;
2. b.kelab malam, diskotek, dan pub: Pukul 21.00 - Pukul 02.00 WIB;
3. c.panti pijat, refleksi, mandi uap, dan spa : Pukul 10.00 WIB - Pukul 22.00 WIB;dan
4. d.karaoke : Pukul 13.00 WIB- Pukul 24.00 WIB.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan waktu ,,.., operasional bagi sub jenis usaha hiburan dan rekreasi diatur sebagai berikut:
1. a.Lapangan golf waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 18.00 (delapan belas) WIB.
2. b.Rumah bilyar waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.
3. c.Gelanggang renang waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
4. d.Lapangan tenis waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
5. e.Gelanggang bowling waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
6. f.Sanggar seni waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIBsampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB. ( 1) Tempat usaha hiburan dan rekreasi diselenggarakan di lokasi yang jauh dari rumah ibadah, tempat pendidikan dan kantor pemerintahan dengan jarak radius paling dekat 500 m (lima ratus meter).
(2)Perizinan yang membutuhkan persetujuan dari warga, pengusaha yang akan menyelenggarakan usaha hiburan dan/ atau rekreasi wajib meminta persetujuan warga dengan jarak radius paling jauh 100 m (seratus meter) dari lokasi rencana usaha. BABY TEMPAT DAN WAKTUOPERAS! USAHAHIBURANDAN REKREASI

Pasal 6

(1)Penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi dilarang:
1. a.menyimpan, menyediakan, mengedarkan, menjual, dan menjadi tempat konsumsi narkotika dan psikotropika;
2. b.menyimpan, menyediakan, mengedarkan, menjual, dan menjadi tempat konsumsi minuman beralkohol;
3. c.mempekerjakan pekerja di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. d.menyelenggarakan kegiatan pelacuran di tempat usahanya;
5. e.membiarkan terjadi kegiatan pelacuran di tempat usahanya; dan
6. f.mengganggu keamanan dan ketertiban umum di tempat usahanya.
(2)Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam dan panti pijat dilarang menerima penonton atau pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

BAB VII

SANKS!ADMINISTRATIF

Pasal 12

(1)Setiap penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan TDUPsementara; dan/atau
3. c.pencabutan TDUP dan penutupan usaha.
(2)Pengendalian penyelenggaraan tempat usaha hiburan dan rekreasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Dalam melaksanakan pengendalian, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah Iain.
(1)

Pasal 11

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyelenggaraan tempat hiburan dan rekreasi dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Bupati membentuk tim dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah terkait, komponen masyarakat, dan unsur-unsur lainnya.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DANPENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Semua jenis usaha hiburan dan rekreasi wajib menutup operasional usahanya pada hari-hari besar, keagamaan.
(2)Selain arena permainan, usaha hiburan dan rekreasi wajib menutup operasional usahanya pada bulan Ramadhan. Galeri seni waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB. Gedung pertunjukan seni waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIBsampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB. Wahana permainan anak dan keluarga waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB. Panti pijat, refleksi, mandi uap waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIBsampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB. Taman rekreasi waktu operasional usahanya pukul 07 .00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB. Taman bertema waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB. Karaoke waktu operasional usahanya pukul 13.00 (tiga belas) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…