DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan perundnag-undangan ini mengatur bahwa Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) didasarkan pada asas, maksud dan tujuan. Selain itu mengatur tentang Air untuk Produksi; Peralatan Produksi; Sanitasi Bangunan; Higiene Perorangan Tenaga Kerja; Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang; Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU; Hak dan Kewajiban DAMIU; Hak Konsumen; Pengawasan dan Pembinaan; Peran Serta MAsyarakat; Penyidikan; Ketentuan Pidana. DAMIU yang telah ada sebelum berlakunya Perda ini sudah harus mengajukan Sertifikat Higiene dan Sanitasi ke Dinas Kesehatan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Perda ini. DAMIU terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya Perda ini, wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang penjamah yang bersertifikat dari DInas Kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa masyarakat selaku konsumen pemakai air minum berhak untuk mendapatkan air minum yang layak untuk dikonsumsi sesuai standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi agar terhindar dari risiko penyakit; .
b.bahwa keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten. Cilacap yang semakin meningkat dengan jumlah pembeli yang cukup banyak · menjadikan keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang dengan peralatan produksinya dinilai masyarakat memiliki nilai ekonomis dan lebih praktis, sehingga perlu · adanya jaminan perlindungan bagi masyarakat selaku konsumeri terhadap . ancaman ' penyakit bawaan air akibat mengkonsumsi air minum yang · berasal dari depot air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higierie sanitasi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat ( 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene · Sanitasi Depot Air Minum, menyebutkan bahwa DAM wajib menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku · mutu dan atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum;. · d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang; Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATICILACAP, PERLINDUNGANKONSUMENDEPOTAIR MINUMISi ULANG BUPATI CILACAP PROVINS! JAWA TENGAH PERATURANDAERAH KABUPATENCILACAP NOMOR . 2 TAHUN2020 TENTANG 2

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046};
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014· No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun. 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DEPOTAIRMINUMISI ULANG. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama

12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 ten tang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802 ) ;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134); 4
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap. 4 .. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat DPRD, sebagai unsur PenyelenggaraPemerintahan Daerah.
5.Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
6.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7.Depot Air Minum Isi Ulang, yang selanjutnya disingkat DAMIU adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
8.Air minum adalah air yang melalui proses atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9.Izin Depot Air Minum Isi Ulang adalah Pemberian izm tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10.Pemohon, adalah Orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
11.Badan, adalah sekelompok orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12.Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan · atau air beku.
13.Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kesehatan individu maupun kesehatan pribadi hidup manusia.
14.Sanitasi adalah usaha pencegahan terhadap semua faktor lingkungan hidup manusia yang mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.
15.Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
16.Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan air minum pada Depot Air minum isi ulang untuk melayani konsumen.
17.Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/ atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
19.Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukan bahan aman digunakan untuk kemasan pangan.
20.Tandon adalah tempat penampungan bahan baku air sebelum diproses dan diproduksi menjadi air minum.
21.Wadah/galon adalah tempat untuk menampung air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60°C (enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfrektan.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 5

(1)Air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat sebagai parameter wajib dan parameter tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan air minum.
(2)Pelaksanaan pengujian kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan di laboratorium yang clitunjuk Pemerintah Daerah atau yang terakreditasi, untuk analisa coliform satu kali dalam tiga bulan dan untuk analisa fisika dan kimiawi dilakukan dua kali dalam satu tahun.
(3)Pengujian air minum tentang persyaratan kualitas air minum wajib diikuti dan ditaati oleh penyelenggara air minum.

Pasal 5

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Pasal 4

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi konsumen yang mengkonsumsi air minum isi ulang dari bahaya tercemarnya air oleh bakteri koliform. dan Escherichia Coli dan bahaya kimia lainnya yang dapat mengakibatkan orang menjadi sakit.
(2)Tujuan clitetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pemilik usaha untuk mengutamakan higiene dan sanitasi produksi, melalui:
1. a.pemeliharaan peralatan yang digunakan;
2. b.pengecekan kualitas air yang diproduksi agar aman bagi kesehatan;
3. c.tenaga penjamah air minum yang dipekerjakan berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular;
4. d.mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang penjamah yang memiliki Sertifikat Higienedan Sanitasi DAMIU;
5. e.memenuhi fasilitas sanitasi pada sarana bangunan untuk kegiatan · usaha peralatan yang digunakan dan personal higiene tenaga kerja.

BAB III

AIRUNTUKPRODUKSI

Pasal 3

Pengaturan Perlindungan Konsumen DAMIUdidasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

a.manfaat;
b.keaclilan;
c.keseimbangan;
d.keamanan konsumen;
e.keselamatan konsumen; dan
f.kepastian hukum.

Pasal 2

6 { 1) Tandon wajib terbuat dari bahan tara pangan.

(2)Tandon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung.
(3)Tandon I diletakkan lebih tinggi dari Tandon II.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DANTUJUAN Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 10

a.minimal 2 (dua) buah tandon air baku;
b.filierasieex: purifikasi;
c.medium catridge dan finishing catridge;
d.desinfeksi menggunakan ozon dan ultraviolet;
e.pencuci galon dilengkapi dengan sabun cuci anti septik; dan
f.keran pengisi wadah/ gallon, tidak menggunakan selang.

Pasal 9

( 1) Setiap peralatan produksi wajib dilengkapi alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi untuk membunuh bakteri dan tidak mengakibatkan kerusakan kualitas air minum.

(2)Kriteria alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

a.diawal pemasukan kedalam tandon penampungan; dan
b.minimal 6 (enam) jam setelah pemasukan ke dalam tandon.

(2)Dalam hal air dalam tandon terlihat keruh dan dasar tandon tidak dapat terlihat akibat adanya penumpukan lumpur atau kotoran maka air tersebut dilarang dipergunakan untuk produksi.
(3)Batas waktu penyimpanan air dalam tandon adalah selama 1 (satu) minggu, lebih dari waktu tersebut harus segera diganti dengan y~g baru.

BAB IV

PERALATANPRODUKSI ( 1) Air yang akan menjadi bahan baku wajib dilakukan pemeriksaan kualitas air pada saat :

Pasal 7

( 1) Bahan baku untuk produksi air min um isi ulang adalah air yang berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah, mata air pegunungan atau sumber air bersih yang terlindungi, jauh dari sumber atau bahan pencemar.

(2)Air dari mata air pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.air jemih dari mata air pegunungan yang terbebas dari pencemaran;
2. b.disekitar mata air tidak terdapat kegiatan industri atau area pertambangan.
(3)Dalam hal perolehan air melalui sarana pengangkutan wajib menggunakan transportasi mobil tanki khusus pengangkut air bersih/instalasi yang memenuhi standar kesehatan.

Pasal 6

(1)Bangunan DAMIUwajib memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
(2)Syarat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.lokasi bangunan tidak berada dilokasi berdekatan dengan tempat penumpukan atau pembuangan sampah;
2. b.depan bangunan tertutup kaca dan dengan pintu kaca transparan;
3. c.luas lantai bangunan minimal 2m x 4m;
4. d.dinding bangunan kedap air, rata, bersih dan di cat berwama terang;
5. e.lantai bangunan bersih, kedap air tidak licin, rata dan kering;
6. f.tersedia ventilasi bangunan yang berfungsi dengan baik untuk sirkuasi udara dalam ruangan bangunan;
7. g.langit-langit tinggi minimal 2,4 meter, rata, bersih, tidak terdapat lubang-lubang dan dicat terang;

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…