DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban APBD, LRA, laporan realisasi, laporan perubahan saldo, neraca, LO, LAK, laporan perubahan entitas, CALK dan lampiran

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ket:entuan Pasal 320 ayat ( 1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020; BUPATI CILACAP, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020 BUPATI CILACAP PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG

7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); ( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat sebagai berikut:

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENCILACAPTAHUN ANGGARAN 2020. Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP

18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6279);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); ·
22.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah di Ka bu paten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nornor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lernbaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 6); 0,32Rpselisih lebih 280.865.946.057,32Rp2. realisasi

d.selisih anggaran dengan realisasi penenmaan pembiayaan sejumlah Rp0,32 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan Rp 280.865.946.057,00 setelah perubahan sejumlah(defisit)c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/ Rp318.731.581.509,48 dengan rincian sebagai berikut:
2. 1.anggaran defisit setelah perubahan (Rp 255.163.946.037,00)
3. 2.realisasi surplus _R..__p 6_3_._56_7_.6_3_5_.4_5_2_.,_4_8 selisih lebih Rp 318.731.581.509,48 350.303.504.4 77,00)(Rpselisih kurang Rp2. realisasi 3.439.138.324.737 ,00 3.088.834.820.260,00 Rp
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp350.303.504.477,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.183.974.378.680,00 Rp 3.152.402.455.712,48 Rp 31.571.922.967,52selisih le bih sejumlah Rp31.571.922.967,52a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan dengan rincian sebagai berikut :
2. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan
3. 2.realisasi Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: Pasal 3, surplus Rp 63.567 .635.452,48
c.pembiayaan - penerimaan Rp 280.865.946.057,32 - pengeluaran Rp 19.852.000.000,00 pembiayaan netto Rp 261.013.946.057,32
d.sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 324.581.581.509,80 Tahun Anggaran 2020

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a.pendapatan Rp 3.152.402.455. 712,48
b.belanja Rp 3.088.834.820.260 100
c.neraca;
d.laporan operasional;
e.laporan arus kas;
f.laporan perubahan ekuitas;
g.catatan atas laporan keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar lapora'.n keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ perusahaan daerah. 351.94 7.285.779,80Rp 352.324.549.879,80 0,00 377.364.100,00 Rp Rp Rp 525.498.627,00)(Rp aset non lancar
1. f.surplus/ defisit dari kegiatan non operasional
2. g.surplus/ defisit sebelum pos luar biasa
3. h.pendapatan luar biasa
  1. 1.beban luar biasa J. surplus / defisi t LO (Rp 264.243.9:73,00) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:
4. a.pendapatan LO Rp 2.983.073.055.999,13
5. b.beban Rp 2.631.274.004.746,33
6. c.surplus/ defisit dari operasi Rp 35 l. 799.051.252,80
7. d.surplus penjualan Rp 789.742.600,00 aset non lancar
8. e.defisit penjualan

Pasal 6

Rp 6.047.267.120.679,74 Rp 31.710.226.076,94 Rp 6.015.556.894.602,80 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 280.865.946.057,32 324.581.581.509,80 324.581.581.509,80 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2020 sebagai berikut:

a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas

Pasal 5

Rp Rp Rp Pasal 4 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp 280.865.946.057,32
b.penggunaan saldo anggaran le bih se bagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan
c.sisa lebih pembiayaan anggaran
d.saldo anggaran lebih akhir 5.850.000.000,32 261.013.946.057,32 255.163.946.057,00 netto sejumlah Rpselisih le bih Rp2. realisasi selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Rp5.850.000.000,32 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto Rp setelah perubahan f. 5.850.000.000,00)(Rpselisih kurang 19.852.000.000,00Rp2. realisasi
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp5.850.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp 25. 702.000.000,00 perubahan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; 1) Lampiran I. l Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 2) Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 0,00 25.415.114.119,02) 6.015.556.894.602,80

Pasal 9

Rpe. ekuitas akhir Rp (Rp Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 5.689.024.722.942,02
b.surplus/(defisit)-LO Rp 351.947.285.779,80
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar
d.koreksi ekuitas lainnya 324.872.679 .809 ,80 524.456.213.139,48 (480. 740.577 .687 ,00) 0,00 ( 1.417 .591.842,91) 324.872.679.809,80 282.574.636.200,23

Pasal 8

Rpg.

b.arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp
d.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp
e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp
f.saldo akhir kas di Kas Daerah, Kas di Rp Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 saldo akhir kas per 31 Desember 2020 saldo awal kas di Kas Daerah, Kas di Rp Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, clan Kas di Bendahara BOS per 1 Januari 2020 a.

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut: Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar laporan keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

t.Lampiran XX
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Larnpiran XVIII
s.Lampiran XIX
b.Larnpiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Larnpiran VI
g.Lam piran VII
h.Lampiran VIII
l.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV 3) Larnpiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, orgarusasi, program dan kegiatan; 4) Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerahgka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; ' 8 Ct LAC~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR ~ NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINS! JAWA TENGAH: ( 2. - \2.:, /TAHUN 2021) TO PAMUJI Diundangkan di Cilacap _--.::::!==ad::::,....atanggal JUL 2021 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…