DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip Strategi Bab III Hak Anak Bab IV Indikator KLA Bab V Penyelenggaraan KLA Bab VI Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab VII Kewajiban Orang Tua dan Keluarga Bab VIII Tanggung Jawab Masyarakat Bab IX Peran Dunia Usaha Bab X Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak Bab XII Peran Masyarakat dan Media Massa Bab XIII Pendanaan Bab XIV Sanksi Administratif Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan Daerah, karena itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak, sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Kabupaten Layak Anak;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam upaya penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, maka diperlukan pengaturan terkait hal tersebut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6.Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.
7.Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
10.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Cilacap.
13.Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
14.Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan 3 mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
15.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
16.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
17.Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.meningkatkan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Kabupaten Cilacap dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
b.mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten Cilacap secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
c.memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.prinsip dan strategi KLA;
b.hak-hak anak;
c.indikator KLA;
d.penyelenggaraan KLA; dan
e.tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

a.nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainya;
b.kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan; 4
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
d.penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
e.tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 6

Implementasi KLA dan Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak yaitu :

a.mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan;
b.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak;
c.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
d.peningkatan peran :
1. 1.orang perseorangan;
2. 2.lembaga perlindungan anak;
3. 3.lembaga kesejahteraan sosial;
4. 4.organisasi kemasyarakatan;
5. 5.lembaga pendidikan;
6. 6.media massa;
7. 7.dunia usaha; dan
8. 8.anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
e.peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 7

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui :

a.mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
b.mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
c.menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
d.memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
e.mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
f.memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

BAB III

HAK ANAK

Pasal 8

(1)Hak anak meliputi :
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.hak atas identitas;
2. b.hak atas perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan; 5
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak atas akses informasi yang layak; dan
8. h.hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
2. b.anak yang terpisah dari orang tua;
3. c.reunifikasi;
4. d.pemindahan anak secara ilegal;
5. e.dukungan kesejahteraan;
6. f.anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7. g.pengangkatan/adopsi anak;
8. h.tinjauan penempatan secara berkala; dan
9. i.kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
2. b.kesehatan dan layanan kesehatan;
3. c.jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
4. d.standar hidup.
(5)Hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.pendidikan;
2. b.tujuan dari pendidikan; dan
3. c.kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
(6)Hak anak atas perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
1. a.anak dalam situasi darurat;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.anak dalam situasi eksploitasi; dan
4. d.anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 9

(1)Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3), berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
1. a.diskriminasi;
2. b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; dan
3. c.penelantaran.
(2)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

INDIKATOR KLA

Pasal 10

(1)Indikator KLA terdiri dari :
1. a.penguatan kelembagaan; dan
2. b.Klaster Hak Anak (KHA).
(2)Klaster Hak Anak (KHA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus. 6

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…