DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama dan Bentuk Hukum Bab III Tempat Kedudukan Bab IV Jangka Waktu Berdiri Bab V Maksud dan Tujuan Bab VI Kegiatan Usaha Bab VII Modal Bab VIII Anggaran Dasar Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan usaha untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah salah satunya dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Dae rah;
b.bahwa perubahan kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap dan Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap menjadi PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) dapat mendorong optimalisasi peran BUMD dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda); BUPATI CILACAP, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Pf. CILACAPSEGARAARTHA(PERSERODA) TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENCILACAP NOMOR 2 TAHUN2023 BUPATICILACAP PROVINS!JAWA TENGAH Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. MEMUTUSKAN: BUPATI CILACAP dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENCILACAP Dengan Persetujuan Bersama Republik Indonesia Nomor 4 756) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Menetapkan
7.Perusahaan Perseroan Daerah Cilacap Segara Artha yang selanjutnya disebut PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda} adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penggabungan dari 2 (dua} Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap dan Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap.
8.Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Perumda Kawasan Industri Cilacap, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap.
9.Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut PD. Serba Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda} yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan daerah dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentuakan dalam undang- undang dan/atau anggaran dasar.
11.Komisaris adalah organ PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan daerah.
12.Direksi adalah organ PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengurusan perseroan daerah untuk kepentingan perseroan daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan daerah serta mewakili perseroan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13.Saham adalah bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.Privatisasi adalah penjualan saham PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda} dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PT. CILACAP SEGARA ARTHA (PERSERODA).

Pasal 4

PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III

TEMPATKEDUDUKAN

Pasal 3

(1)PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS.

BAB II

NAMADANBENTUKBADANHUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang merupakan penggabungan 2 (dua) BUMD sebagai berikut:
1. a.Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap; dan
2. b.Perusahaan Daerah Serba Usaha.
(2)Dengan perubahan bentuk badan hukum dan penggabungan sebagaimana pada ayat (1), maka hak, kewajiban, perikatan, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizman BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak, kewajiban, perikatan, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda).
(3)Perubahan bentuk badan hukum dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui Akta Pendirian Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15.Modal dasar adalah sejumlah uang dan/atau barang yang dipergunakan sebagai modal pokok untuk menjalankan usaha.
16.Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh para pendiri ke dalam rekening bank atas nama perseroan. 1 7. Anggaran Dasar adalah ketetapan yang mengatur tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban seluruh organ PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda).

Pasal 7

( 1) Pf. Cilacap Segara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan kegiatan usaha di bidang:

a.pembebasan dan pematangan tanah untuk kaveling industri dan properti;
b.penjualan dan penyewaan tanah kaveling industri, properti, bangunan gudang atau pabrik siap pakai dan bangunan perkantoran;
c.pembangunan, pengelolaan, perawatan sarana dan prasarana infrastruktur;
d.usaha dan jasa lainnya.
d.mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan;dan
e.sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat. rmsi danupaya pertumbuhan perekonomian daerah sebagai perwujudan visi dan

BAB VI

KEGIATANUSAHA daerah;

Pasal 6

Tujuan pendirian Pf. Cilacap Segara Artha (Perseroda)adalah:

a.membangun perekonomian daerah khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang penanaman modal dan industri melalui upaya percepatan pertumbuhan industri dan dunia usaha di Kabupaten Cilacap;
b.memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dan kegiatan usaha;
c.meningkatkan pembangunan

Pasal 5

Pf. Cilacap Segara Artha (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk:

a.meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
c.menjalin kerjasama nasional, regional dan internasional dalam menarik investor untuk berinvestasi di daerah. BABV MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 9

(1)Modal dasar PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp l .000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
(2)Modal Dasar PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) berasal dari penyertaan modal Daerah sesuai Anggaran Dasar dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan dikelola tersendiri. (3} Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi maka Pemerintah Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Penambahan modal dapat berasal dari akumulasi keuntungan yang disisihkan.
(5)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(6)Perubahan modal dasar, kepemilikan modal, dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Sumber modal PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) dapat terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan/ atau
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Modal PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda).
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam rangka mendukung kegiatan PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kebijakan pengembangan usaha.
(3)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan kajian kelayakan usaha dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB VII

MODAL

Pasal 11

(1)Anggaran Dasar PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnyajumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
  1. 1.nama jabatan dan jumlah anggota Dewan Komisaris dan AnggotaDireksi; J. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
9. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Dewan Komisaris dan AnggotaDireksi;
  1. 1.tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi;
10. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
11. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…