DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat sebagai berikut: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

b.bahwa pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; BUPATI CILACAP, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAH KABUPATENCILACAP NOMOR 2 TAHUN2025 TENTANG BUPATI CILACAP PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2024 SALINAN DOKUMEN SALINAN

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat sebagai berikut:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2024. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); SALINAN DOKUMEN SALINAN
2.realisasi

e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp0,00 perubahan Rpl40.070.528.423,09 (Rp0,09)selisih kurang
2. 2.realisasi
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,09 (nol koma nol sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
l.anggaran penerimaan pembiayaan Rpl40.070.528.423,00 setelah perubahan
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah (Rp128.425.521.809,18) (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan koma delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut: I. anggaran defisit setelah perubahan (Rp140.070.528.423,00)
1. 2.realisasi defisit (Rpl 1.645.006.613,82) selisih lebih (Rp128.425.521.809,18) Rp0,00 Rp0,00selisih kurang Rp3.980.724.774.986,00 Rp3.854.2 l 6.238.376,00 Rpl26.508.536.610,00selisih kurang
2. 1.anggaran belanja setelah perubahan
3. 2.realisasi
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rpl26.508.536.610,00 (seratus dua puluh enam miliar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 2.realisasi Rp3.840.654.246.563,00 Rp3.842.571.231.762,18 Rpl .916.985.199, 18selisih lebih
a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rpl.916.985.199,18 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan koma delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: Rpl40.070.528.423,09 Rpl28.425.521.809,27 Rp l 40.070.528.423,09 Rp0,00 penerimaan - pengeluaran pembiayaan netto

d.sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2024
c.pembiayaan (Rpl l.645.006.613,82) Rp3.842.57 l .23 l. 762, 18 Rp3.854.216.238.376,00

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.pendapatan
b.belanja defisit SALINAN DOKUMEN SALINAN

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sebagai berikut: Rp140. l 15.190.271,09a. Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp6.966.487.284.458,32
b.jumlah kewajiban Rp75.858.722.123,65
c.jumlah ekuitas Rp6.890.628.562.334,67 (Rp23.699.822.588,35) Rp6.890.628.562.334,67 Rp6. 756.709.410.770, 10 Rpl57 .618.974.152,92 Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebagai berikut:
a.ekuitas awal
b.surplus/(defisit)-LO
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
d.ekuitas akhir

Pasal 7

Rp157.618.974.152,92 Rpl .535.444.269,00 Rp157.618.974.152,92 Rp0,00 Rp0,00 aset non lancar

f.surplus/defisit dari kegiatan non operasional
g.surplus/ defisit sebelum pos luar biasa
h.pendapatan luar biasa
1. 1.beban luar biasa J. surplus /defisit LO (Rp588.869.812,00) Rp3.664.59 l.56 l. 711,80 Rp3.508.508.03 l .827 ,88 Rp156.083.529.883,92c. surplus/ defisit dari operasi
d.surplus penjualan Rp946.574.457 ,00 aset non lancar
e.defisit penjualan ayat (1) huruf cLaporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a.pendapatan LO
b.beban

Pasal 6

Rp140.070.528.423,09 Rp128.425.52 l .809,27 Rp128.425.521.809,27 Rp 140.070. 528. 423,09 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan
c.sisa lebih pembiayaan anggaran
d.saldo anggaran lebih akhir

Pasal 5

2.realisasi Rp140.070.528.423,09 (Rp0,09)selisih kurang

f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,09 (nol koma nol sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto Rpl40.070.528.423,00 setelah peru bahan SALINAN DOKUMEN SALINAN Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jerus pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Laporan operasional; Laporan perubahan ekuitas; Neraca; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang;
2. 4.Lampiran I.4
b.Lampiran n
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J· LampiranX
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
1. 3.Lampiran 1.3
2. 2.Lampiran 1.2
a.Lampiran I
1. 1.Lampiran I. 1

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar