DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tujuan Penyertaan Modal Daerah; Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah; Penyertaan Modal Daerah; Kewajiban Badan Usaha Milik Daearah; Pengawasan dan Pembinaan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cilacap perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Cilacap kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 108). Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap;
4.Bupati adalah Bupati Cilacap;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) Kabupaten Cilacap baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya;
7.Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten ;
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
9.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya yang melakukan usaha dimana seluruh maupun sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan;
b.meningkatkan modal kerja guna pengembangan usaha perusahaan;
c.meningkatkan kemampuan operasional perusahaan;
d.meningkatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Tata Cara pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan menurut ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaran Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang untuk Tahun Anggaran 2014 kepada Perseroran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selanjutnya disingkat PT. BPD Jateng, Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah dan Perusahaan Daerah Cahaya Husada. 4

Pasal 5

(1)Pemerintah Kabupaten Cilacap menambah penyertaan modal kepada PT. BPD Jateng pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
(2)Modal disetor Pemerintah Kabupaten Cilacap pada PT. Bank BPD Jateng sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar 21.703.000.000,- (Dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga juta rupiah).
(3)Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah modal disetor Pemerintah Kabupaten Cilacap pada PT. BPD Jateng per tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp 26.703.000.000,00 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga juta rupiah).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada PD. Percetakan Grafika Indah pada tahun 2014 sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
(2)Modal PD. Percetakan Grafika Indah sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 897.556.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah ).
(3)Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah modal PD. Percetakan Grafika Indah per tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp 1.197.556.000,00 ( Satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada PD. Cahaya Husada pada Tahun anggaran 2014 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
(2)Modal PD. Cahaya Husada sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.346.352.650,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
(3)Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah modal PD. Cahaya Husada per tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp 1.846.352.650,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 8

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V

KEWAJIBAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 9

(1)Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kepada PT. Bank BPD Jateng diwajibkan untuk:
1. a.memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi;
2. b.mendorong serta menumbuhkembangkan UMKM dan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi;
3. c.memaksimalkan penyaluran modal untuk mendorong pelaku usaha.
(2)Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan masyarakat, kepada PD. Cahaya Husada diwajibkan meningkatkan pelayanan di bidang kefarmasian. 5
(3)Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kepada PD. Percetakan Grafika Indah diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan jasa/barang cetakan kepada konsumen.

Pasal 10

(1)Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah atas laba bersih atau hasil usaha penyertaan modal daerah selama tahun anggaran berjalan yang menjadi hak pemerintah daerah harus disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berikutnya sebagai penerimaan Daerah.
(2)Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setoran Pendapatan Asli Daerah yang perhitungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…