DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Februari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 66);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 67);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 67) diubah sebagai berikut: 4
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1)Setiap orang/badan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan yang meliputi membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan IMB dari Bupati.
(2)Pelaksanaan pekerjaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan IMB yang diajukan permohonannya.

2.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1)Pemegang IMB untuk bangunan gedung fungsi khusus wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati meliputi kegiatan :
1. a.saat akan mulainya pekerjaan mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan;
2. b.saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan;
3. c.saat penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pemegang IMB selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum kegiatan dimulai.

3.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) huruf M diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Retribusi izin mendirikan bangunan meliputi:
1. a.Biaya pemeriksaan gambar meliputi pemeriksaan gambar konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05% (lima perseratus persen) dari nilai bangunan;
2. b.Biaya pengawasan sebesar 0,05% (lima perseratus persen) dari nilai bangunan;
3. c.Biaya izin sebesar 1% (satu persen) dari nilai bangunan, serendah- rendahnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(2)Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara jumlah koefisien kota/wilayah, koefisien guna bangunan, koefisien status bangunan, koefisien kelas jalan, koefisien tingkat bangunan, koefisien kelas bangunan dengan harga bangunan.
(3)Khusus untuk bangunan temporer, nilai bangunan adalah perkalian antara koefisien bangunan temporer dengan harga bangunan.
(4)Besarnya harga dasar bangunan ditetapkan sebagai berikut: A. Bangunan Tipe A, yaitu bangunan dengan :
1. a.Pondasi : Batu Belah/beton
2. b.Kolom : Beton/besi
3. c.Dinding : Tembok
4. d.Rangka atap : Kayu jati/baja/baja ringan
5. e.Kusen : Aluminium/kayu jati
6. f.Atap : Genteng glazur/beton/genteng metal
7. g.Lantai : Granite/marmer
8. h.Langit-langit : Gypsum/kalsiboard Harga dasar bangunannya ditentukan sebesar Rp. 855.000,- (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. 5 B. Bangunan Tipe B, yaitu bangunan dengan :
9. a.Pondasi : Batu Belah/beton
10. b.Kolom : Beton/besi
11. c.Dinding : Tembok
12. d.Rangka atap : Kayu bengkirai/beton/baja ringan
13. e.Atap : Genteng press/beton/genteng metal
14. f.Lantai : Keramik
15. g.Langit-langit : Eternit/gypsum Harga dasar bangunannya ditentukan sebesar Rp.787.500,- (Tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi. C. Bangunan Tipe C, yaitu bangunan dengan :
16. a.Pondasi : Batu Belah/beton
17. b.Kolom : Beton
18. c.Dinding : Tembok
19. d.Rangka atap : Kayu Kalimantan kelas II/baja ringan
20. e.Atap : Genteng press/seng /asbes
21. f.Lantai : Keramik
22. g.Langit-langit : Eternit/tripleks Harga dasar bangunannya ditentukan sebesar Rp. 663.750,- (Enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi. D. Bangunan Tipe D, yaitu bangunan dengan :
23. a.Pondasi : Batu Belah/bata
24. b.Kolom : Beton
25. c.Dinding : Tembok
26. d.Rangka atap : Kayu tahun
27. e.Atap : Genteng press/seng /asbes
28. f.Lantai : Tegel abu-abu
29. g.Langit-langit : Eternit Harga dasar bangunannya ditentukan sebesar Rp. 528.750,- (Lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi. E. Bangunan Tipe E, yaitu bangunan dengan :
30. a.Pondasi : Batu Belah/bata
31. b.Kolom : Bata merah
32. c.Dinding : Tembok
33. d.Rangka atap : Kayu tahun
34. e.Atap : Genteng flam
35. f.Lantai : Plester/Tegel
36. g.Langit-langit : Eternit/kepang Harga dasar bangunannya ditentukan sebesar Rp. 144.750,- (Seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi. F. Bangunan Tipe F, yaitu bangunan dengan :
37. a.Pondasi : Batu Belah/bata
38. b.Kolom : Kayu/pilar
39. c.Dinding : Tembok
40. d.Rangka atap : Kayu tahun
41. e.Atap : Genteng flam/seng
42. f.Lantai : Plester 6
43. g.Langit-langit : Kepang Harga dasar bangunannya ditentukan sebesar Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) per meter persegi. G. Bangunan Tipe G, yaitu bangunan dengan :
44. a.Pondasi : Batu bata
45. b.Kolom : Kayu
46. c.Dinding : Tembok 1 meter/papan/kepang
47. d.Rangka atap : Kayu tahun
48. e.Atap : Genteng flam/seng
49. f.Lantai : Plester
50. g.Langit-langit : Kepang/tanpa langit-langit Harga dasar bangunannya ditentukan sebesar Rp. 94.500,- (Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) per meter persegi. H. Bangunan Tipe H, yaitu bangunan dengan :
51. a.Pondasi : Batu bata
52. b.Kolom : Kayu
53. c.Dinding : Tembok 1 meter/papan/kepang
54. d.Rangka atap : Kayu tahun/bambu
55. e.Atap : Genteng flam/seng
56. f.Lantai : Floor/tanpa lantai
57. g.Langit-langit : Kepang Harga dasar bangunannya ditentukan sebesar Rp. 78.825,- (Tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi. I. Bangunan Tipe I, yaitu bangunan dengan :
58. a.Pondasi : Batu bata
59. b.Kolom : Kayu
60. c.Dinding : Papan/kepang
61. d.Rangka atap : Kayu tahun/bambu
62. e.Atap : Genteng flam/seng
63. f.Lantai : Floor
64. g.Langit-langit : Kepang Harga dasar bangunannya ditentukan sebesar Rp. 54.000,- (Lima puluh empat ribu rupiah) per meter persegi. J. Bangunan Tipe J, yaitu bangunan dengan :
65. a.Pondasi : Umpak
66. b.Kolom : Kayu
67. c.Dinding : Kepang
68. d.Rangka atap : Kayu tahun/bambu
69. e.Atap : Genteng flam/seng
70. f.Lantai : Tanah
71. g.Langit-langit : - Harga dasar bangunannya ditentukan sebesar Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) per meter persegi. K. Bangunan Tipe K, yaitu bangunan dengan :
72. a.Pondasi : Umpak
73. b.Kolom : Kayu Tahun/Bambu
74. c.Dinding : Kepang
75. d.Rangka atap : Kayu
76. e.Atap : Welit
77. f.Lantai : Tanah
78. g.Langit-langit : - 7 Harga dasar bangunannya ditentukan sebesar Rp. 22.500,- (Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi. L. Bangunan Tipe L, yaitu bangunan dengan :
79. a.Pondasi : Umpak
80. b.Kolom : Bambu
81. c.Dinding : Kepang
82. d.Rangka atap : Bambu
83. e.Atap : Welit
84. f.Lantai : Tanah
85. g.Langit-langit : - Harga dasar bangunannya ditentukan sebesar Rp. 10.500,- (Sepuluh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi. M. Harga Dasar Bangunan-bangunan bukan gedung ditetapkan sebagai berikut:
86. a.Pondasi pagar Rp. 63.700,00/m 2
87. b.Pagar tembok Rp. 83.300,00/m 2
88. c.Pagar beton/roster Rp. 96.400,00/m 2
89. d.Pagar besi/teralis Rp. 100.000,00/m 2
90. e.Kolam pasangan Rp. 10.000,00/m 2
91. f.Kolam tanah Rp. 6.000,00/m 2
92. g.Water torn beton Rp. 3.552.500,00/m 3
93. h.Water torn besi Rp. 2.030.000,00/m 3
94. i.Pondasi mesin (di luar bangunan) Rp. 200.000,00/m 2
95. j.Jembatan/lift (untuk service kendaraan) Rp. 400.000,00/m 2
96. k.Jembatan jalan kompleks Rp. 200.000,00/m 2
97. l.Auning dan sejenisnya Rp. 3.000,00/m 2
98. m.Gerbang maksimal 2 m 2 Rp. 200.000,00/unit Selebihnya dihitung Rp. 250.000,00/unit
99. n.Gapura maksimal 2 m 2 Rp. 200.000,00/unit Selebihnya dihitung Rp. 250.000,00/unit
100. o.Kolam renang Rp. 25.300,00/m 2
101. p.Kolam pengolahan air Rp. 12.000,00/m 2
102. q.Menara telekomunikasi dan sejenisnya (tinggi max20m) Rp. 18.000.000,00/m 2
103. r.Menara telekomunikasi dan sejenisnya (tinggi max40 m) Rp. 17.000.000,00/m 2
104. s.Menara telekomunikasi dan sejenisnya (tinggi max60 m) Rp. 16.000.000,00/m 2
105. t.Menara telekomunikasi dan sejenisnya (tinggi max >60 m) Rp. 15.000.000,00/m 2
106. u.Gardu listrik, ruang trafo, atau panel dengan luas max 10 m 2 Rp. 400.000,00/m 2 Selebihnya dihitung Rp. 200.000,00/m 2
107. v.Monumen dalam persil/pekarangan Rp. 200.000,00/m 2
108. w.Reklame 15% dari RAB
109. x.Instalasi BBM Rp. 2.000.000,00/ saluran pengantar
110. y.Kolam pemancingan 3% dari RAB
111. z.Patung, air mancur, relief, dan sejenisnya 3% dari RAB aa Galian kabel/pipa untuk sarana umum Rp. 10.000,00/m 2 8 ab Galian kabel/pipa untuk industry Rp. 50.000,00/m 2 ac Tangki, kapasitas sampai dengan 10 m 3 Rp. 9.375,00/m 3 ad Tangki, kapasitas >10 – 25 m 3 Rp. 18.750,00/m 3 ae Tangki, kapasitas >25 – 50 m 3 Rp. 28.125,00/m 3 af Tangki, kapasitas >50 – 100 m 3 Rp. 37.500,00/m 3 ag Tangki, kapasitas > 100 m 3 Rp. 46.875,00/m 3
  1. 4.Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Terhadap pemegang IMB diwajibkan memasang papan IMB yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bupati.
(2)Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 6 Pebruari 2014 BUPATI CILACAP, cap ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 6 Pebruari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP cap ttd SUTARJO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 3 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP I. UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Badan yang akan mendirikan bangunan, sebagai tindaklanjut sebagaimana tersebut diatas telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten sebagai dasar pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 106

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…