DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupate Cilacap

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap; BUPATI CILACAP, O Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bercahaya FM kabupaten Cilacap yang efisien, transparan, akuntabel dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini, maka perlu . dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap; · DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATEN CILACAP NOMOR22 TAHUN2012 TENTANGPEMBENTVKANLEMBAGAPENYIARAN PUBLIKLOKALRADIOBERCAHAYAFM KABUPATENCILACAP BUPATI CILACAP PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR '·3 TAHUN2020 TENTANG 2 Pasal Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 89) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENCILACAP NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BERCAHAYA FM KABUPATENCILACAP. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCILACAP dan BUPATICILACAP Dengan Persetujuan Bersama

6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002· Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 89): n'-~.-· 3

Pasal 3

(1)LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
(2)LPPLRadio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan dan pemberdayaan masyarakat.

2.Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang komunikasi dan informatika.
4.Bupati adalah Bupati Cilacap.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah perangkat Daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang komunikasi dan informatika.
7.Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
8.Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik .
9.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik. 10.Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIPadalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
11.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. 12.Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia. () ' /
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 4

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

a.memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.
b.menetapkan program umum lima tahun LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap yang disusun oleh Dewan Direksi.

Pasal 6

Dewan Pengawas adalah jabatan non eselon. Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi penyiaran dan masyarakat. Dewan Pengawas dari unsur penyiaran dan masyarakat diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka oleh DPRD.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
5.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Alat kelengkapan LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap . adalah Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
(2)Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
(3)Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan pengawas.
(4)Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(5)Tata Cara pembentukan alat kelengkapan LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap wajib mendapatkan izm penyelenggaraan penyiaran dari Menteri yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekwensi melalui Kas Negara.
(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa. 5

Pasal 12

(1)Sumber pembiayaan LPPL radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap berasal dari :
1. a.Iuran penyiaran;
2. b.APBD;
3. c.Sumbangan masyarakat;
4. d.Siaran iklan pemerintah dan swasta;
5. e.Usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
(2)Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Dinas dan dipergunakan untuk pembiayaan LPPL Bercahaya FM Kabupaten Cilacap pada belanja :
1. a.Honor/Gaji Dewan pengawas; ·
2. b.Honor/ Gaji Dewan Direksi;
3. c.Honor/Gaji Karyawan;
  1. 9.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut:

a.Menjalankan Program Kerja yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
b.Melaporkan pelaksanaan pengelolaan LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap kepada Dewan Pengawas, Bupati dan DPRD;
c.Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI;
d.Melayani hak publik akan informasi yang independen, nertal dan tidak komersil;
e.Mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Cilacap;
f.menjalin komunikasi yang sehat dan mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat.
1. 8.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyisebagai berikut : Pasal lOB Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:
a.Menyusun program kerja 5 (lima)tahun;
b.mengangkat dan memberhentikan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap atas persetujuan Dewan pengawas;
c.Menyusun kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap;
d.menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kem.ajuan LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal lOA
a.Dewan Direksi adalah jabatan non eselon;
b.Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Adm.inistrasi umum, Direktur Teknik dan Penyiaran, dan Direktur Usaha.
1. 7.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 6 FARIDMA'RUF LEMBARANDAERAHKABUPATEN CILACAPTAHUN 2020 NOMOR '3 REGISTER PERATURANDAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINS! JAWA TENGAH: ( 3-118/2020) Diundangkap di Cilacap pada tan 2020 Ditetapkan di Cilacap pada tanggal' r2 3 · UL 2020 ' Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.
2. 11.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dewan Direksi wajib membuat laporan tahunan, berkala dan laporan keuangan.
(2)Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
1. a.Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
2. b.Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
3. c.Nama anggota dewan Direksi dan dewan pengawas;
(3)Laporan Keuangan paling sedikit memuat :
1. a.Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
2. b.Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan direksi dan dewan pengawas.
(4)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik atau APIPdan hasilnya diumumkan di media masa.
(5)Laporan tahunan ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan DPRD.

10.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dewan direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, administrasi keuangan baik ke dalam maupun luar lembaga.

d.Biaya Izin Penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta hak penggunaan frekwensi;
e.Pemeliharaan dan pengadaan peralatan;
f.Langganan listrik dan air minum. 7

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…