DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; catatan atas laporan keuangandilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / perusahaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran ~ 01 9 ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; '
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); \
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 t~ntang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 . tentang Keu angan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200 4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 7 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 5049); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 12 .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan · Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentan g Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 461 4); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); . 17 .Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang H1bah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6279) ; 21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 9 tentang Pengelolaan -Keuangan Daerah (Lembaran. Nega ra Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 22 .Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 23.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lem.baran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 20 18 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167) ; 24.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabu paten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20); 25.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan Menetapkan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas;
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

a.pendapatan Rp 3.282.797.966.310,59
b.belanja Rp 3.283.321.137.886,20 defisit (Rp 523 .1 71.575,61)
c.pembiayaan - penenmaan Rp 302.164.117.632,93 - pengeluaran =R:.:P:---=2:..:::0c..:...7-=-7-=-5::::.c·:..:::0:....:::0:....:::0c..:...0::::.c0::::.c0::::.c,i..:::0~0 pembiayaan netto
d.sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2019

Pasal 3

Rp 281.389 .117.632,93 Rp 280 .865 .946.057,32 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan
2. 2.realisasi selisih le bih sejumlah Rp6.206. 383 .107,41 Rp 3.289.004 .349.4 18,00 Rp 3.282.797. 966.3 10,59 Rp 6.206. 383 .107,41
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp283.072 .329 . 16 4,80) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp
2. 2.realisasi Rp selisih kurang (Rp
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ 3.566.393 .467.05 1,00 3.283.32 1. 137.886,20 283.072. 329. 164,80) (defisit) seju mlah (Rp276.865.946.057,39) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran defisit setelah perubahan (Rp 277 .389 .117 .633,00)
2. 2.realisasi defisi t J..!(R~P~----=5=2=-=3:....:...=-17-'----=-l;:_;:.5'--'-7-"5'"""",6~1) selisih lebih (Rp 276.865.946.057,39)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0 ,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan Rp 302 .164. 1 17.633,00 setelah perubahan 2 . realisasi Rp 302 .164. 117.633 ,00 selisih le bih Rp 0 ,00
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 4.000.000 .000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp 24 .775 .000 .000 ,00 perubahan
2. 2.realisasi selisih kurang Rp (Rp
3. 20.775 .000 .000,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan 4 .000 .000 .000 ,00) netto seju mlah Rp 3.999 .999. 999,93 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto Rp 277 .389 . 117.633 ,00 281.389 .117.63 2 ,93 setelah peru bahan 2 . realisasi Rp selisih le bih Rp 3.999 .999.999 ,93

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud da lam Pa sal 1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebaga i berikut:

a.saldoanggaranlebihawal Rp 302 .164 .117.63 2,93
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan
c.sisa lebih pembiayaan anggaran
d.saldo anggaran lebih akhir Rp Rp Rp 302 .164 . 117.63 2,93 280.865 .946 .057 ,32 280.865 .946.057 ,32

Pasal 5

N eraca se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2019 sebagai berikut: 1 ayat (1) huruf c per 3 1 Desember a . jumlah aset

b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas

Pasal 6

Rp 5.735.055 .789 .650 ,53 Rp 46.03 1.066 .708 ,51 Rp 5.689.024. 722 .942 ,0 2 Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) h u ruf d u ntuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai beriku t :

a.pendapatan LO Rp 3 .579 .38 1.406 . 177 ,10
b.beban Rp 2.593.092 .809 .60 5 ,78
c.surplus/ defisit dari operasi Rp 986.288 .596 .57 1,32
d.surplus penjualan Rp 691.050.210,24 aset non lancar
e.defisit penjualan (Rp 2 .110.536.852,57) aset non lancar
f.surplus/ defisit dari kegiatan non operasional
g.surplus/ defisit sebelum pos luar biasa (Rp Rp 1.41 9 .486.642,33) 984.869 .109 .9 28,99
h.pendapatan luar biasa
i.be ban luar biasa J. surplus / defisit LO

Pasal 7

Rp Rp Rp 0,00 0,00 984.869 . 109.928,99 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f u ntuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.saldo awal kas di Kas Daerah, Kas di Rp Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, dan Kas di Bendahara BOS per 1 J anuari 2019
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan
d.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris
f.saldo akhir kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, dan Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019
1. 1.saldo akhir kas per 31 Desember 2019

Pasal 8

Rp (Rp Rp Rp Rp Rp 302.54 1. 148.8 1 1,24 661.91 2 .233 .569 ,59 683.21 0 .405.1 4 5,20) 0 ,00 1.33 1.658. 964,60 282 .574.636.200,23 282.574.636.200 ,23 Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 4.550.862 .964 .97 4 , 11 b . surplus/ (defisit)-LO Rp 984.869 . 109.928 ,99
c.dampak kumulatif perubahan Rp 0 ,00 ke bij akan / kesalahan mendasar
d.koreksi ekuitas lainnya
e.ekui tas akhir

Pasal 9

Rp Rp 153.292. 648. 038 ,92 5.689.024. 722 .942 ,02 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif m aupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana d~maks1:1d da la m .Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian t1dak terp1sahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: LAMPIRAN I

a.Lampiran I.1
b.Lampiran I.2
c.Lampiran I.3
d.Lampiran I.4 LAMPIRAN II LAMPIRAN III LAMPIRAN IV LAMPIRAN V LAMPIRAN VI LAMPIRAN VII LAMPIRAN VIII LAMPIRAN IX LAMPIRAN X LAMPIRANXI LAMPIRAN XII LAMPIRAN XIII LAMPIRAN XIV LAMPIRAN XV LAMPIRAN XVI LAMPIRAN XVII Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut u rusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menuru t u rusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menu rut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegia tan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah u ntuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih ; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dan a bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; LAMPIRAN XVIII Daftar kewajiban jangka panjang; LAMPIRAN XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; LAMPIRAN XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Da erah/ Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…