DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kepersetaan Program Jaminan Kesehatan, Mekanisme Kepesertaan, Fasilitas Pelayanan Jaminan Kesehatan, Pendanaan Jaminan Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jaminan dan pelayanan kesehatan yang diintegrasikan dalam jaminan kesehatan nasional belum mencakup seluruh penduduk daerah, sehingga perlu dilakukan penjaminan kesehatan oleh pemerintah daerah melalui optimalisasi kepesertaan jaminan kesehatan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan optimalisasi kepesertaan jaminan kesehatan di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Jaminan Kesehatan Nasional adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan Kesehatan.
6.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar penerima manfaat memperoleh manfaat jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penerima paket manfaat.
7.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan.
8.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
9.Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU Mandiri, PBI Jaminan Kesehatan, dan PBPU Pemerintah Daerah. 3
10.Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan hak pelayanan kesehatan kelas 3.
11.Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
12.Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
13.Kebutuhan Kesehatan Dasar adalah kebutuhan pemeliharaan kesehatan masyarakat untuk dapat tetap sehat jasmani, rohani, fisik, dan mental.
14.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
15.Penduduk Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
16.Penunjang Kesehatan/Laboratorium adalah fasilitas laboratorium kesehatan atau laboratorium klinik yang melaksanakan pelayanan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai upaya meningkatkan kepesertaan aktif jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan pihak lainnya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk memperluas cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kepesertaan program jaminan kesehatan;
b.mekanisme kepesertaan;
c.fasilitas pelayanan jaminan kesehatan;
d.pendanaan jaminan kesehatan; dan
e.pembinaan dan pengawasan. 4

BAB III

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

Optimalisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan pendaftaran penduduk Daerah sebagai peserta BPJS Kesehatan, meliputi:

a.peserta PBI Jaminan Kesehatan;
b.peserta non-PBI Jaminan Kesehatan, meliputi:
1. 1.Pekerja Penerima Upah;
2. 2.Pekerja Bukan Penerima Upah;
3. 3.Bukan Pekerja; dan
4. 4.PBPU dan BP Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Penduduk Daerah yang tergolong dalam fakir miskin dan tidak mampu didaftarkan menjadi:
1. a.peserta PBI Jaminan Kesehatan; atau
2. b.PBPU dan BP Pemerintah Daerah.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(3)Persyaratan dan tata cara pendaftaran peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan tenaga kerja dan beroperasi di wilayah Daerah wajib:
1. a.mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan; dan
2. b.memberikan data diri dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
(2)Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemilik/pengurus/penanggungjawab pada:
1. a.badan usaha;
2. b.perusahaan;
3. c.pengusaha; 5
4. d.yayasan;
5. e.koperasi;
6. f.usaha kecil dan usaha mikro; dan
7. g.lembaga pendidikan, meliputi:
  1. 1.satuan pendidikan formal, meliputi: TK/RA, SD/MI, SMP/MTs;
  2. 2.satuan pendidikan nonformal, meliputi: Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; dan
  3. 3.pesantren.
(3)Data diri dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.data pekerja beserta anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
2. b.data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja; dan
3. c.perubahan data pekerja.
(4)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi:
1. a.alamat perusahaan;
2. b.kepemilikan perusahaan;
3. c.kepengurusan perusahaan;
4. d.jenis badan usaha;
5. e.jumlah pekerja;
6. f.data pekerja dan keluarganya; dan
7. g.perubahan besarnya upah setiap pekerja.
(5)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
(6)Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif.
(7)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.denda administratif;
4. d.tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu; dan
5. e.pencabutan izin usaha.
(8)Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pihak-pihak pelaksana program kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.
(2)Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberi kerja jasa konstruksi dan pekerja jasa konstruksi; dan 6
2. b.penyewa barang milik Daerah;
(3)Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.denda administratif;
4. d.tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu; dan
5. e.pencabutan izin usaha.
(5)Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam hal Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan atau peserta Bukan Pekerja, Pemberi Kerja mengalihkan pekerjanya menjadi Peserta Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Pemberi Kerja sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sudah tidak bekerja, maka Pemberi Kerja menyampaikan perubahan data yang bersangkutan sebagai peserta Pekerja Penerima Upah Nonaktif kepada BPJS Kesehatan dengan melampirkan surat keterangan tidak bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Peserta Pekerja Penerima Upah nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan kembali menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan atau jenis kepesertaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah yang mampu membayar iuran harus:
1. a.mendaftarkan diri dan anggota keluarga sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan; dan
2. b.memberikan data diri dan anggota keluarga secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.
(2)Data diri dan anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang sebenarnya;
2. b.data kepesertaan dalam program jaminan sosial bidang kesehatan; dan/atau
3. c.perubahan data diri dan anggota keluarga.
(3)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
1. a.alamat rumah;
2. b.jenis pekerjaan; dan
3. c.jumlah anggota keluarga. 7
(4)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan PBI Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…