DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Pokok; Nama dan Sejarah; Tempat dan Kedudukan; Tujuan, Lapangan Usaha, dan Tugas Pokok; Modal; Organ PD, Cahaya Husada; Satuan Pengawas Intern; Bagian-Bagian; Unit Usaha; Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Kepegawaian; Pembinaan; Tahun Buku, Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan; Sistem Akuntansi; Penggunaan Laba Bersih; Dana Representatif; Kerjasama, Pinjaman, dan Pengadaan Barang Jasa; Pembubaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada Kabupaten Cilacap;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP Dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH CAHAYA HUSADA KABUPATEN CILACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap. 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5.Perusahaan Daerah Cahaya Husada yang selanjutnya disebut PD. Cahaya Husada adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang bergerak di bidang pelayanan kefarmasian dan kesehatan masyarakat yang modal dasarnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap.
7.Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap.
8.Pejabat Struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural dibawah Direksi.
9.Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern PD. CAHAYA HUSADA.
10.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap.
11.Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
12.Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang memiliki ijin untuk mengelola Apotek di tempat tertentu.
13.Fasilitas Pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama.
14.Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
15.Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker.
16.Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisonal dan kosmetik.
17.Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. Cahaya Husada.
18.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
19.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan – tunjangan yang sah.
20.Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. Cahaya Husada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
21.Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
22.Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PD. Cahaya Husada dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
23.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap.

BAB II

NAMA DAN SEJARAH

Pasal 2

(1)Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek Kabupaten Daerah 4 Tingkat II Cilacap dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada Kabupaten Cilacap, diubah nama dan bentuknya ke dalam Badan Usaha Milik Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Cahaya Husada yang selanjutnya disebut PD. Cahaya Husada Kabupaten Cilacap.
(2)Perusahaan Daerah Cahaya Husada menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Daerah Cahaya Husada berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Kabupaten Cilacap.
(2)Perusahaan Daerah Cahaya Husada dapat membuka unit usaha di wilayah Kabupaten Cilacap.

BAB IV

TUJUAN, LAPANGAN USAHA DAN TUGAS POKOK

Pasal 4

Tujuan didirikan Perusahaan Daerah Cahaya Husada adalah :

1.untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang kefarmasian serta mendukung terwujudnya optimalisasi derajat kesehatan masyarakat;
2.untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
3.untuk mendapatkan keuntungan;
4.sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat.

Pasal 5

Lapangan Usaha Perusahaan Daerah Cahaya Husada adalah :

a.pelayanan di bidang jasa apotek;
b.pelayanan di bidang distributor obat – obatan dan alat – alat kesehatan;
c.penyediaan fasilitas/sarana kesehatan;
d.pelayanan di bidang kesehatan lainnya;
e.menjalankan usaha – usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 6

Tugas Pokok Perusahaan Daerah Cahaya Husada adalah :

a.menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5
b.menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar PD. Cahaya Husada ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
(2)Modal perusahaan berasal dari penyertaan modal daerah kepada PD. Cahaya Husada yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Cahaya Husada dapat berupa tanah, bangunan serta perlengkapan dan atau berupa uang.
(4)Penyertaan modal daerah bersumber dari :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
2. b.kapitalisasi cadangan;
3. c.sumber dana lainnya yang sah.
(5)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PD. Cahaya Husada, ditetapkan terlebih dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN PD. CAHAYA HUSADA

Pasal 8

(1)Susunan Organ Perusahan Daerah Cahaya Husada terdiri dari :
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Direktur;
3. c.Satuan Pengawasan Intern;
4. d.Bagian Administrasi Keuangan dan Umum;
5. e.Bagian Pemasaran;
6. f.Unit Usaha.
(2)Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. Cahaya Husada ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
(3)Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan berdasarkan hasil kajian dan analisis.

Pasal 9

(1)Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 ( tiga ) orang, terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah dari dinas/instansi yang secara struktural melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengembangan perusahaan daerah atau kalangan profesional yang sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah Cahaya Husada, dengan susunan sebagai berikut: 6
1. a.Ketua merangkap Anggota;
2. b.Sekretaris merangkap Anggota ;
3. c.Anggota.
(3)Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 ( tiga ) tahun.
(4)Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat -syarat sebagai berikut :
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki akhlak dan moral yang baik;
3. c.bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan;
4. d.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
5. e.memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang manajemen perusahaan;
6. f.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
7. g.bukan pengurus partai politik;
8. h.tidak melebihi usia 60 ( Enam puluh ) tahun.
(5)Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
(6)Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditetapkan;
2. b.memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta dalam hal pengangkatan dan pemberhentian direktur, program kerja yang diajukan direktur, rencana perubahan status kekayaan perusahaan dan hasil kinerja tahunan perusahaan serta rencana penggunaan laba usaha tahun berjalan;
3. c.memeriksa dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan maupun perubahannya yang dibuat dan diusulkan direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
4. d.memberikan saran dan pendapat kepada direktur dalam menentukan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya;
5. e.melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati secara berkala setiap tri wulan dan tahunan serta setiap saat yang diperlukan mengenai perkembangan perusahaan.
(2)Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. a.memberikan peringatan kepada direktur apabila tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
2. b.memeriksa direktur yang diduga merugikan PD. Cahaya Husada;
3. c.menyetujui Usulan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Cahaya Husada yang diajukan direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan; 7
4. d.meminta penjelasan dari direktur dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan PD. Cahaya Husada;
5. e.meminta direktur dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direktur untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
6. f.menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan - pandangan terhadap hal - hal yang dibicarakan;
7. g.mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direktur kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2003

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2003

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2019