DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Persiapan Pemilihan Kepala Desa; Penetapan Pemilih; Persyaratan Calon Kepala Desa; Pendaftaran, Penjaringan dan Penyaringan serta Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa; Kampanye; Hari Tenang; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan; Prinsip PEmilihan; Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; Tugas, Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan Kepala Desa; Tindakakn Penyidikan terhadap Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Pengundural Jadwal Pemilihan Kepala Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Bupati adalah Bupati Cilacap.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
5.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. 3
10.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14.Panitia pengawas adalah panitia yang dibentuk Camat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15.Bakal Calon Kepala Desa adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
16.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19.Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
20.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24.Penjaringan adalah tahapan pendaftaran bakal calon kepala Desa.
25.Penyaringan adalah tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas pencalonan bakal calon kepala Desa.
26.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan; 4
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa;
2. b.pembentukan panitia pemilihan.

Pasal 3

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (a) secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 4

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh masyarakat, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan unsur forum koordinasi pimpinan di Kecamatan setempat atau yang mewakili.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
(3)Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(4)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
(5)Kepala Desa dan Ketua BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
(6)Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
(7)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
4. d.melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan dan mengumumkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih tetap;
5. e.melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
6. f.menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa serta menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
8. h.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
9. i.menyiapkan undangan sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
10. j.menentukan rencana tempat dan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
11. k.menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; 5
12. l.menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
13. m.melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara;
14. n.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
15. o.menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
16. p.membuat berita acara pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara hasil Perhitungan suara;
17. q.melaporkan calon Kepala Desa Terpilih disertai berita acara dimaksud huruf p kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai calon Kepala Desa terpilih dan diusulkan penetapannya kepada Bupati melalui Camat; dan
18. r.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(8)Panitia Pemilihan berkewajiban :
1. a.memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
2. b.menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
3. c.menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
4. d.memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
5. e.mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada BPD dan Bupati; dan
6. f.melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda.
(9)Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia pemilihan dibantu petugas sesuai kebutuhan.
(10)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
(11)Dalam hal keanggotaan panitia pemilihan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu sah nya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menyusun dan merencanakan penyelenggaraan pemilihan meliputi biaya, tata cara dan jadual tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(2)Tata cara, jadual tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
(3)Setelah penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (2), panitia pemilihan mengumumkan akan diadakannya pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
(4)Pengumuman dimaksud meliputi tahapan pemilihan, jadual pendaftaran dan syarat-syarat bakal calon Kepala Desa.
(5)Pengumuman dilaksanakan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. 6

Pasal 6

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten secara proposional.
(2)Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun oleh Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
(3)Kebutuhan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui kepala desa dan camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
(4)Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
(5)Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
(6)Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
1. a.administrasi (Pengumuman, Pembuatan dan Pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan sebagainya);
2. b.pendaftaran pemilih;
3. c.pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
4. d.penelitian syarat-syarat calon;
5. e.honorarium panitia, petugas, konsumsi, rapat-rapat, dan anggaran lainnya sesuai rencana anggaran dan biaya penyelenggaraan pemilihan; dan
6. f.pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Panitia Pengawas.
(7)Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dialokasikan untuk pemilihan Kepala Desa ulang.
(8)Apabila terjadi pemilihan Kepala Desa ulang pembiayaannya dibebankan kepada APBDes, swadaya masyarakat desa yang berupa sumbangan atau pemberian warga masyarakat maupun dari para calon Kepala Desa yang bersifat tidak mengikat.
(9)Ketentuan mengenai biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENETAPAN PEMILIH

Pasal 7

(1)Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
(3)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
1. a.penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
2. b.nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk. 7
(4)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 8

(1)Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh panitia pemilihan.
(2)Hasil pendaftaran pemilih ditetapkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap.
(3)Setelah disusun dan ditetapkan daftar pemilih tetap tidak dikeluarkan adanya daftar pemilih susulan atau tambahan.

Pasal 9

(1)Daftar Pemilih yang digunakan saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Desa, digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
(2)Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
(3)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena :
1. a.telah meninggal dunia;
2. b.pindah domisili ke desa / daerah lain;
3. c.ada perubahan status pekerjaan menjadi TNI/POLRI dan sebaliknya;
4. d.nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya, dan sebaliknya;
5. e.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. f.belum terdaftar;
7. g.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
8. h.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah.

Pasal 10

(1)Data Base yang sudah dimutahirkan digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
(2)Berdasarkan data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
(3)Daftar pemilih sementara disusun tiap dusun.
(4)Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap.
(5)Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENETAPAN PEMILIH

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENETAPAN PEMILIH

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2013