DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL, Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan, Komisi Penilai AMDAL, Pembinaan dan Evaluasi Kinerja, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pendanaan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa izin lingkungan diterbitkan oleh bupati/walikota untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang terbitkan oleh bupati/walikota;
d.bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu adanya payung hukum sebagai pedoman dalam pemberian izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Cilacap Nomor 63);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP Dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap. 3
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yang berwenang adalah SKPD yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Cilacap.
5.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
6.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9.Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
10.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
11.Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut ANDAL, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
12.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
13.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
14.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
15.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
17.Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi Teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
18.Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPLH adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL yang diterbitkan setelah beroperasinya usaha dan/atau kegiatan dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
19.Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
20.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. 4
21.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
22.Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
23.Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
24.Beban pencemaran adalah jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
25.Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
26.Izin adalah izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan.
27.Pembuangan air limbah adalah pembuangan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan ke air atau sumber air.
28.Pemanfaatan limbah cair adalah pemanfaatan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan untuk mengairi areal pertanaman tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah yang beresiko terjadi pencemaran terhadap tanah dan/atau air.
29.Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan/atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
30.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
31.Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
32.Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
33.Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
34.Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
35.Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan izin PPLH dari rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah B3. 5
36.Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Komisi Penilai AMDAL adalah Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
37.Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang berwenang di bidang lingkungan hidup.

BAB II

PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL

Pasal 2

Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan setiap usaha dan/atau kegiatan yang melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
(2)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
(3)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
(4)Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
1. a.penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
2. b.penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. c.permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 4

(1)AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
(2)Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah.
(3)Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

(1)Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas:
1. a.Kerangka Acuan;
2. b.ANDAL; dan
3. c.RKL-RPL.
(2)Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL. 6

Pasal 6

Tata cara penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:
1. a.tunggal;
2. b.terpadu; atau
3. c.kawasan.
(2)Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi atau satuan kerja pemerintah daerah.
(3)Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah daerah.
(4)Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 8

(1)Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengikutsertakan masyarakat:
1. a.yang terkena dampak;
2. b.pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
3. c.yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
(2)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
2. b.konsultasi publik.
(3)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
(5)Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan/atau Bupati C/q. Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan AMDAL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain. 7
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun AMDAL:
1. a.perorangan; atau
2. b.yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL.
(3)Tata cara dan persyaratan untuk mendirikan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
(2)Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
(3)Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL dan dinyatakan lulus.
(4)Pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang AMDAL.
(5)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditunjuk oleh Menteri.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL, serta lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…