DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Maksud dan Tujuan - Ruang Lingkup, Kewenangan dan Kewajiban - Obyek dan Potensi Bahaya Kebakaran - Pencegahan Bahaya Kebakaran - Penanggulangan Kebakaran - Pengendalian Keselamatan Kebakaran - Peran Serta Masyarakat dan Pembinaan - Pengawasan dan Pengendalian - Insentif - Sanksi Administrasi - Penyidikan - Ketentuan Pidana - Ketentuan Peralihan - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan dengan semakin meningkatnya intensitas kejadian kebakaran, kepadatan pemukiman penduduk dan bertambahnya objek vital di Kabupaten Cilacap yang memerlukan pengaturan yang lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang- undangan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP Dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Cilacap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran. 3
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang membidangi urusan pemadam kebakaran.
7.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8.Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya sebagai tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9.Bangunan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi sosial dan budaya.
10.Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
11.Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
12.Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
13.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain – lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
14.Api adalah suatu peristiwa / reaksi kimia yang terjadi secara berantai / cepat antara bahan bakar dan oksigen dalam perbandingan yang tepat disertai adanya panas.
15.Kebakaran adalah api yang tidak terkendali dan menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap harta benda, manusia dan lingkungan
16.Kebakaran hutan adalah keadaan hutan terbakar akibat faktor alam atau kesengajaan/kelalaian manusia yang mengakibatkan ancaman atau bahaya terhadap ekosistem, manusia dan lingkungan.
17.Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya Pengamanan terhadap Kebakaran dilakukan sebelum terjadinya kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana, dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran.
18.Penanggulangan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, teknik dan strategi pemadaman, kewenangan - kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadam kebakaran.
19.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi / keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
20.Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah,sehingga penjalaran api lambat.
21.Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 ( dua setengah ) meter.
22.Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter. 4
23.Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
24.Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
25.Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
26.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
27.Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
28.Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan / pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
29.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari Manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
30.Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api portable dan alat pemadam api yang menggunakan roda.
31.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
32.Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci dan 1,5 (satu setengah) inci.
33.Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
34.Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
35.Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
36.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
37.Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 4 lantai.
38.Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai.
39.Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian maksimum 8 (delapan) lantai.
40.Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran diwilayahnya. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
(2)Tujuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran antara lain:
1. a.mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran;
2. b.mewujudkan kesiapan, kesiagaan dan pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta Dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
3. c.meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat;dan
4. d.melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1)Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.objek dan potensi bahaya kebakaran;
2. b.pencegahan bahaya kebakaran;
3. c.penanggulangan kebakaran;
4. d.pengendalian keselamatan kebakaran;
5. e.peran serta masyarakat dan pembinaan;
6. f.pengawasan dan pengendalian;
7. g.insentif;
8. h.sanksi administratif;
9. i.penyidikan;
10. j.ketentuan pidana;
11. k.ketentuan peralihan;dan
12. l.ketentuan penutup.
(2)Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Pemerintah Daerah berwenang :
1. a.menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
2. b.melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam mengatasi bahaya kebakaran;
3. c.mengembangkan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran oleh masyarakat;
4. d.melakukan evaluasi, efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
5. e.melakukan pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
6. f.melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap alat–alat pemadam kebakaran yang terdapat pada bangunan.

Pasal 4

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagai berikut :

a.melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; 6
b.mengembangkan dan membuka sistem informasi;
c.melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang pencegahan kebakaran;
d.membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan; dan
e.mengembangkan insentif atas pentaatan secara sukarela yang melebihi kewajibannya.

BAB IV

OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 5

Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi bangunan gedung, bangunan bukan gedung, bangunan perumahan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya serta obyek lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Pasal 6

(1)Potensi bahaya kebakaran bangunan gedung didasarkan pada :
1. a.ketinggian;
2. b.fungsi;
3. c.luas bangunan; dan
4. d.isi bangunan.
(2)Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.bahaya kebakaran ringan;
2. b.bahaya kebakaran sedang I, II dan III; dan
3. c.bahaya kebakaran berat I dan II.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bangunan perumahan lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi kebakaran ringan dan bangunan perumahan lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi kebakaran sedang.

Pasal 8

(1)Kendaraan bermotor terdiri dari :
1. a.kendaraan umum;
2. b.kendaraan khusus;dan
3. c.Kendaraan diatas air.
(2)Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I. 7
(3)Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Pasal 9

(1)Bahan Berbahaya terdiri atas :
1. a.bahan berbahaya mudah meledak;
2. b.bahan gas bertekanan ;
3. c.bahan cair mudah menyala dan mudah terbakar jika basah;
4. d.bahan padat spontan mudah menyala;
5. e.bahan Peroxida;
6. f.bahan Beracun;
7. g.bahan Radio aktif ;
8. h.bahan perusak; dan
9. i.bahan lain dan sejenisnya
(2)Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 10

(1)Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistim proteksi pasif dan proteksi aktif.
(2)Penerapan sistim proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi/klasifikasi resiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
(3)Penerapan sistim proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
(4)Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistim proteksi pasif dan aktif serta penerapan manajemen pengamanan kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…