DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Selanjutnya mengatur tentang perubahan bentuk Badan Hukum; tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan udaha dan jangka waktu; modal; logo dan stempel; organ dan pegawai; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite lainnya; perencanaan, operasional dan pelaporan; penggunaan laba, dana pensiun, anak perusahaan; penugasan pemerintah kepada Perumdan Tirta Wijaya; evaluasi Perumdan Tirta Wijaya; tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi; penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; kepailitan; pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2;3-> Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan. Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 5·4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap perlu disesuaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Uridang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabu paten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3.. Undang-Undang Nomor .1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200~ Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat· dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R~nublik Indonesia Nornor 443ij\: .r
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Le)nbaran Negara Republik 111:do~esia Nomor _5587) sebagp.imana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedva Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); DENGANRAHMATTUHANYANCMAHAESA BUPATICILACAP, PERUSAHAANUMUMDAERAHAIRMINUMTIRTAWIJAYA KABUPATENCILACAP BUPA LACAP O PROVINS!JAWATENGAH · PERATURANDAERAHKABUPATENCILACAP . NOMOR ·5 TAHUN2019 TENTANG Mengingat Menimbang ..... - ;]-(' ~·· 2

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggarapemerintahan Daerah.
4.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Wijaya, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
7.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bertanggung .jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
10.Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. ..-... - Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP.
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumdam Tirta Wijaya, meliputi :

a.penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat; BABV KEGIATANUSAHADANJANGKAWAKTU Perumdam Tirta Wijaya, bertujuan :
1. 1.melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata serta berkelanjutan dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan.
2. 2.membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat.

Pasal 4

~ Perumdam Tirta Wijaya didirikan dengan maksud untuk mengembangkan usahanya secara profesional.

BAB IV

MAKSUDDANTUJUAN·~ BABIII TEMPATKEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perumdam Tirta Wijaya berkedudukan dan berkantor pusat di lbu Kota Kabupaten Cilacap. ·
(2)Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mernbuka unit usaha di wilayah Kabupaten Cilacap.

Pasal 2

1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.

11.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAMmerupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. ·
12.Pengembangan SPAMadalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
13.Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum
14.Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yaitu berawal dari tanggal 1 Januari dan bera.khir per tanggal 31 Desemher. BABII PERUBAHANBENTUKBADANHUKUM

Pasal 9

(1)Bentuk dan wama logo Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Ukuran, bentuk dan wama Stempel/Cap Perumdarn Tirta Wijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB vtr LOGODANSTEMPEL ·-, ( I ·._; sebesarditetapkanWijaya

Pasal 8

( 1) Modal dasar Perumdam Tirta Rpl.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).

(2)Modal Perumdam Tirta Wijaya berasal dari penyertaan modal daerah kepada Perumdarn Tirta Wijaya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan dikelola tersendiri.
(3)Jumlah modal daerah yang telah disetorkan kepada Perumdarn Tirta Wijaya ditetapkan sebagai modal disetor BUMD.
(4)Sumber modal Perumdarn Tirta Wijaya, terdiri atas :
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjarnan; ,,,--,, c. hibah; dan . . d. sumber modal lainnya. V (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat bersumber dari :
3. a.APBD; dan/ atau
4. b.konversi dari pinjarnan. .
(6)Pinjarnan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMDlainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat bersumber dari: · a. Pemerintah Pusat;
1. b.Daerah;
2. c.BUMDlainnya; dan/ atau
3. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi :
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham,

BAB VI

MODAL

Pasal 7

Perumdan Tirta Wijaya didirikan untukjangka waktu yang tidak terbatas.

b.usaha lainnya dalam bidang perairminuman. ..

Pasal 15

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 14

(1)Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 4

MAKSUDDANTUJUAN·~ BABIII TEMPATKEDUDUKAN

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

MODAL

Pasal 7

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 4

MAKSUDDANTUJUAN·~ BABIII TEMPATKEDUDUKAN

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

MODAL

Pasal 7

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013