DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai KEtentuan Umum; Tujuan Penyertaan Modal Daerah; Penyertaan Modal Daerah; Kewajiban BUMD; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 );
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
9.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD. BPR BKK di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang PD. BKK di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121 Seri D);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 108);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 94); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap dan/atau Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-haknya.
7.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari usaha milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD bertujuan :

a.meningkatkan pelayanan masyarakat;
b.penguatan Modal Kerja guna pengembangan usaha perusahaan dan peningkatan kemampuan operasional perusahaan;
c.meningkatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan modal daerah dilakukan dalam bentuk setoran tunai berupa uang kepada BUMD. 4
(2)Selain dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan Modal Daerah pada BUMD dapat berupa tanah, bangunan dan/atau barang daerah lainnya yang dinilai dengan rupiah oleh penilai independen yang ditunjuk oleh bupati.
(3)Modal Daerah yang disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Modal Daerah yang dipisahkan dan dikelola tersendiri.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat menyertakan modal kepada BUMD pada Tahun 2015, 2016 dan 2017.
(2)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017.
(3)Besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan nilai maksimal dan tidak wajib, sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun berkenaan dengan tetap memperhatikan kinerja BUMD.
(4)Apabila BUMD penerima Penyertaan Modal Daerah tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target, maka BUMD dimaksud tidak menerima Penyertaan Modal tahun berikutnya.

BAB IV

KEWAJIBAN BUMD

Pasal 5

(1)Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah maka PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD. BPR BKK Cilacap dan PD. BKK Kesugihan diwajibkan untuk :
1. a.memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
2. b.ikut serta mendorong serta menumbuhkembangkan UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi;
3. c.menyalurkan modal usaha bagi masyarakat dan pelaku usaha.
(2)Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan masyarakat, maka PD. Cahaya Husada wajib meningkatkan pelayanan di bidang kefarmasian.
(3)Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, maka PD. Percetakan Grafika Indah wajib meningkatkan pelayanan dalam penyediaan barang/jasa cetakan kepada konsumen.
(4)Dalam rangka pemenuhan Program Millenium Development Goals (MDG’s), maka PDAM diwajibkan meningkatkan dan mengembangkan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat.

Pasal 6

(1)Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah atas laba bersih atau hasil usaha penyertaan modal daerah selama tahun anggaran berjalan yang menjadi hak pemerintah daerah harus disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD pada Tahun berikutnya sebagai penerimaan daerah.
(2)Bagian Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan setoran pendapatan asli daerah yang perhitungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan umum atas pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
(2)Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
(3)Dalam rangka pengawasan kinerja perusahaan, Direksi BUMD menyampaikan secara berkala laporan keuangan dan kinerja perusahaan kepada Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, apabila terdapat perubahan bentuk badan usaha pada BUMD maka penyertaan modal daerah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dialihkan kepada badan usaha BUMD yang berubah bentuk tersebut, tanpa mengurangi seluruh modal yang telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten CIlacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 10 Desember 2015 BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 10 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENCILACAP, ttd SUTARJO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 6 /TAHUN 2015) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP. I. UMUM Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan, dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Badan Usaha Milik Daerah, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005