DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat sebagai berikut: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas e. neraca; f. laporan arus kas; g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan;.
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 1 NOMOR 6 TAHUN 2023 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2 3
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat sebagai berikut :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas;
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

a.pendapatan Rp3.293.132.139.343,02
b.belanja Rp3.402.035.620.730,27
c.pembiayaan - penerimaan Rp314.067.155.485,79 - pengeluaran Rp19.500.000.000,00 pembiayaan netto Rp294.567.155.485,79
d.sisa lebih pembiayaan anggaran Rp185.663.674.098,54 Tahun Anggaran 2022

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp4.682.295.879,98 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp3.297.814.435.223,00
2. 2.realisasi Rp3.293.132.139.343,02 selisih lebih Rp4.682.295.879,98
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp190.345.969.978,73 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp3.592.381.590.709,00
2. 2.realisasi Rp3.402.035.620.730,27 selisih kurang Rp190.345.969.978,73 3 defisit (Rp108.903.481.387,25) 4
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah (Rp185.663.674.098,75) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran defisit setelah perubahan (Rp294.567.155.486,00)
2. 2.realisasi defisit (Rp108.903.481.387,25) selisih lebih (Rp185.663.674.098,75)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,21) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan Rp314.067.155.486,00 setelah perubahan
2. 2.realisasi Rp314.067.155.485,79 selisih kurang (Rp0,21)
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp19.500.000.000,00 perubahan
2. 2.realisasi Rp19.500.000.000,00 selisih kurang Rp 0,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp0,21) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto Rp294.567.155.486,00 setelah perubahan
2. 2.realisasi Rp294.567.155.485,79 selisih kurang (Rp0,21)

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp314.067.155.485,79
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp314.067.155.485,79
c.sisa lebih pembiayaan anggaran Rp185.663.674.098,54
d.saldo anggaran lebih akhir Rp185.663.674.098,54

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.pendapatan LO Rp3.066.360.312.316,88
b.beban Rp2.879.385.049.112,25
c.surplus/defisit dari operasi Rp186.975.263.204,63
d.surplus penjualan Rp1.398.671.606,70 aset non lancar
e.defisit penjualan (Rp3.400.074.838,00) aset non lancar
f.surplus/defisit dari kegiatan non operasional (Rp2.001.403.231,30)
g.surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp184.973.859.973,33
h.pendapatan luar biasa Rp0,00
i.beban luar biasa Rp1.017.458.500,00
j.surplus /defisit LO Rp183.956.401.473,33 4 5

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp6.281.159.392.042,40
b.surplus/(defisit)-LO Rp183.956.401.473,33
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp0,00
e.ekuitas akhir Rp6.599.306.539.286,21

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp6.631.042.215.504,95
b.jumlah kewajiban Rp31.735.676.218,74
c.jumlah ekuitas Rp6.599.306.539.286,21

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.saldo awal kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS per 1 Januari 2022 Rp314.168.685.775,79
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp426.193.940.653,75
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp554.597.422.041,00)
d.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp0,00
e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris (Rp80.867.424,00)
f.saldo akhir kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 Rp185.684.336.964,54
g.saldo akhir kas per 31 Desember 2022 Rp185.684.336.964,54

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…