DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Hak PPTKIS: Tugas, Tanggungjawab, dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Perlindungan TKI Pra Penempatan Masa Penempatan dan Purna Penempatan; Tata Cara Pemberian Perlindungan Calon TKI/TKI; Penempatan TKI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri dan TKI yang Bekerja Secara Perseorangan; Penyelesaian Perselisihan; Pembinaan; Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Penyidikan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap, maka perlu adanya upaya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia Kabupaten Cilacap secara optimal;
c.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap, maka diperlukan adanya legalitas ditingkat daerah guna menjamin perlindungan tenaga kerja Indonesia Kabupaten Cilacap;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 2 Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 );
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvesi ILO Convention No.128 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of Child Labour (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701); 4
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN CILACAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5.Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. 5
6.Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
7.Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
8.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
9.Tenaga Kerja Indonesia kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Kabupaten Cilacap yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
10.Calon Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga Kabupaten Cilacap yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap.
11.Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak- haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik sebelum, selama, sampai dengan perjanjian kerja berakhir.
12.Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang selanjutnya disebut penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
13.Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.
14.Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
15.Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan. 6
16.Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
18.Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
19.Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
20.Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.
21.Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
22.Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
23.Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut BLKLN adalah lembaga yang memberikan peningkatan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan bagi calon TKI.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan calon TKI/TKI dilakukan berdasarkan asas:

a.asas kesetaraan dan keadilan gender;
b.asas keterbukaan;
c.asas profesional;
d.asas persamaan/nondiskriminasi;
e.asas anti perdagangan manusia;
f.asas partisipasi. 7

Pasal 3

Perlindungan calon TKI/ TKI bertujuan:

a.memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b.melaksanakan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja;
c.meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Tenaga Kerja Indonesia mempunyai hak:

a.bekerja di luar negeri;
b.memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
c.memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
d.mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan;
e.memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
f.memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak- hak yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan selama penempatan di luar negeri;
g.memperoleh naskah perjanjian penempatan dan perjanjian kerja yang asli.

Pasal 5

Anggota keluarga TKI mempunyai hak memperoleh informasi yang cepat dan benar mengenai keadaan TKI selama pada masa penempatan yang berkaitan dengan potensi pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI. 8

Pasal 6

TKI mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
b.mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
c.membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 7

Anggota keluarga TKI mempunyai kewajiban memberikan informasi dan data yang diperlukan.

Pasal 8

PPTKIS mempunyai hak sebagai berikut:

a.memperoleh informasi tentang potensi calon TKI dari dinas;
b.memperoleh perlakuan yang sama dari pemerintah daerah.

Pasal 9

PPTKIS mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a.perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.PPTKIS yang akan melaksanakan penempatan TKI wajib memiliki Surat Izin Pengerahan;
c.Mitra usaha dan / atau pengguna harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 9
d.Untuk melakukan kegiatan penempatan PPTKIS wajib memiliki :
1. 1.perjanjian kerjasama penempatan;
2. 2.surat permintaan TKI dari pengguna;
3. 3.rancangan perjanjian penempatan;
4. 4.rancangan perjanjian kerja.
e.PPTKIS wajib membuat perjanjian penempatan dengan calon TKI;
f.PPTKIS wajib menyerahkan salinan perjanjian penempatan calon TKI kepada dinas;
g.dalam hal penempatan TKI dibiayai terlebih dahulu oleh PPTKIS, kedua belah pihak wajib mentaati ketentuan tentang pengembalian yang disepakati masing-masing pihak, yang dituangkan dalam perjanjian penempatan.

Pasal 10

PPTKIS dan/atau calon TKI mengurus paspor berdasarkan rekomendasi dari dinas melalui seleksi administrasi.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…