DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peratuan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Tujuan Penyertaan Modal Daerah - Modal Dasar - Penyertaan Modal Derah - Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah - Pembinaan dan Pengawasan - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 150); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CILACAP. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Cilacap yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap dan/atau Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Perseroda BPR adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk :

a.setoran modal awal pendirian Perseroda BPR yang disetorkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan;
c.meningkatkan modal kerja guna pengembangan usaha perusahaan;
d.meningkatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);dan
e.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

MODAL DASAR

Pasal 3

Modal Dasar pendirian Perseroda BPR ditetapkan sebesar minimal Rp32.000.000.000,- (Tiga puluh dua milyar rupiah). 4

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah kepada Perseroda BPR selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp32.000.000.000,- (Tiga puluh dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2018 sebesar Rp8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Umum di Indonesia atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai modal disetor kepada Perseroda BPR dengan perincian sebagai berikut : - Rp4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) sebagai modal disetor sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian Perseroda BPR; dan - Rp4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) sebagai modal disetor sebelum pengajuan permohonan izin usaha pendirian Perseroda BPR.
2. b.Tahun 2019 sebesar Rp12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah)
3. c.Tahun 2020 sebesar Rp12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah)
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 5

(1)Kewajiban Perseroda BPR atas laba bersih atau hasil usaha penyertaan modal Daerah selama tahun anggaran berjalan yang menjadi hak Pemerintah Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berikutnya sebagai penerimaan daerah.
(2)Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setoran Pendapatan Asli Daerah yang perhitungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyertaan modal Daerah.
(2)Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Derah sehubungan dengan pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada Perseroda BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 5 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 16 Agustus 2018 BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 16 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd FARID MA'RUF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CILACAP I. UMUM Bahwa pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap. Dalam rangka operasional terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap dimaksud dan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan maka dipandang perlu penyertaan modal Daerah kepada Perseroda BPR yang diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…