DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat sebagai berikut : a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas e. neraca; f. laporan arus kas; g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.bahwa pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan;.
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; BUPATI CILACAP, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2023 BUPATI CILACAP PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN2024 TENTANG l 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat sebagai berikut :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas;
7. g.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pasal l PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2023. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENCILACAP dan BUPATI CILACAP
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: 3 Rp21.000.000.000,00 Rp 0,00selisih kurang Rp21.000.000.000,001. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
2.realisasi

e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp 185.663.674.098,54 Rp0,00selisih kurang
1. 2.realisasi
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan Rp 185.663.674.098,54 setelah perubahan
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah (Rp140.070.528.423,09) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran defisit setelah perubahan (Rp164.663.674.098,54)
2. 2.realisasi defisit (Rp24.593.145.675,45) selisih lebih (Rpl40.070.528.423,09) Rp 168.056. 997 .308,54selisih kurang Rp3.669.162.818.636,54 Rp3.501.105.82 l .328,002. realisasi
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp168.056.997.308,54 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp27.986.468.885,45selisih lebih Rp3.504.499.144.538,00 Rp3.476.512.675.652,552. realisasi
a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp27.986.468.885,45 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: Rp 185. 663. 6 74. 098 ,54 Rp21.000.000.000,00 - penerimaan - pengeluaran Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

a.pendapatan Rp3.476.512.675.652,55
b.belanja Rp3.501.105.821.328,00 defisit (Rp24.593.145.675,45)
c.pembiayaan

Pasal 3

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah. Rp164.663.674.098,54 Rp140.070.528.423,09 pembiayaan netto
1. d.sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2023 4 Rp6.813.0l 9.797.507,88 Rp56.310.386.737,78 Rp6.756. 709 .410. 770, 10
2. a.jumlah aset
3. b.jumlah kewajiban
4. c.jumlah ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Pasal 8

(Rpl.186.589.340, 73) Rp6.756. 709.410.770, 10d. ekuitas akhir Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf d dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp6.599.306.539.286,21
b.surplus/ (defisit)-LO Rp158.589.460.824,62
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Pasal 7

j.surplus / defisit LO (Rp4.030.529.626,00) Rp158.799.460.824,62 Rp0,00 Rp210.000.000,00 Rp158.589.460.824,62 aset non lancar
f.surplus/ defisit dari kegiatan non operasional
g.surplus/ defisit sebelum pos luar biasa
h.pendapatan luar biasa
i.beban luar biasa (Rp6.067.321.526,06) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
a.pendapatan LO Rp3.275.454.291.460,66
b.beban Rp3.112.624.301.010,04
c.surplus/defisit dari operasi Rpl62.829.990.450,62
d.surplus penjualan Rp2.036.791.900,06 aset non lancar
e.defisit penjualan

Pasal 6

Rp185.663. 674.098,54 Rpl40.070.528.423,09 Rpl40.070.528.423,09 penerimaan pembiayaan tahun berjalan

c.sis a lebih pem biayaan anggaran
d.saldo anggaran lebih akhir Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufb dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut:
a.saldo anggaran lebih awal Rpl85.663.674.098,54
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai

Pasal 5

Rpl64.663.674.098,54 Rp0,00selisih kurang Rpl64.663.674.098,54 sejumlahnettopembiayaanf. selisih anggaran dengan realisasi Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
2.realisasi 5 4) Lampiran I.4

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX ( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)Lampiran sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas : 1) Lampiran 1.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; 2) Lampiran 1.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 3) Lampiran 1.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Laporan operasional; Laporan perubahan ekuitas; Neraca; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

Pasal 11

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Rp140.115.190.271,09 Rp442.136.133.072,55 (Rp487.729.278.748,00) Rp0,00 Rp23.998.982,00 Rp140. l 15.190.271,09

Pasal 10

a.Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS per 1 Januari 2023
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi
d.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris
f.Saldo Akhir Kas di Kas Daerah,Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS, Kas di Kas Lainnya per 31 Desember 2023
g.saldo akhir kas per 31 Desember 2023

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut: RplBS.684.336.964,54 6 AERAHKABUPATENCILACAPTAHUN2024 NOMOR 7 ~~~ft;:RATURAN DAERAHKABUPATENCILACAP, PROVINS!JAWATENGAH: G -102 ;2024) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…