DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.582.094.983.425,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam ` Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Cilacap.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. `
9.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.582.094.983.425,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(3)Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp3.460.720.983.425,00
2. b.Belanja Daerah Rp3.582.094.983.425,00 Defisit Rp121.374.000.000,00
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Pembiayaan Rp121.374.000.000,00
  2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 Pembiayaan Neto Rp121.374.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.460.720.983.425,00 (Tiga Triliun Empat Ratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
d.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.087.637.891.425,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan `
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp523.589.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp396.387.770.217,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.796.172.232,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp107.864.948.976,00 (Seratus Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.373.083.092.000,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.187.753.705.000,00 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.329.387.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.582.094.983.425,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer. `

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.802.834.772.461,00 (Dua Triliun Delapan Ratus Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.667.665.285.042,00 (Satu Triliun Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Dua Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp1.034.883.986.319,00 (Satu Triliun Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp980.303.800,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.125.197.300,00 (Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.180.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp233.153.684.744,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.036.200,00 (Empat Puluh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.477.462.295,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). `
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.804.072.124,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp136.371.111.110,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sebelas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.297.603.015,00 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Lima Belas Rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.163.400.000,00 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp531.106.526.220,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.105.899.000,00 (Lima Puluh Lima Miliar Seratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp476.000.627.220,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945