DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Pembangunan Daerah, Sistematika RPJD, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan Daerah, diperlukan arah kebijakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah;
c.bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sehingga perlu menyusun Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN BAB pendahuluan ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Pasal 1

sebagai unsur yang memrmpmDaerahPemerintahanpenyelenggara Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Cilacap.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Cilacap adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 1 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Cilacap adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031.
14.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. 1 7. Visi adalah rumusan urn um mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 2 1 . Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Geografi Wilayah Administrasi Kabupaten Cilacap dilihat berdasarkan posisi astronomi berada di antara 108° 4’ 30” – 109° 30’ 30” (Garis Bujur Timur) serta 7o 30’ - 7o 45’ 20” (Garis Lintang Selatan). Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sebesar 2.249,28 Km2 (namun tidak termasuk Pulau Nusakambangan seluas 115,00 Km2) atau sekitar 6,48% dari luas Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan di sebelah Utara, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran di sebelah Barat, Kabupaten Kebumen di sebelah Timur, dan Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Kabupaten Cilacap secara administratif dibagi menjadi 24 Kecamatan yang terdiri dari 269 Desa, 15 Kelurahan, 2.341 Rukun Warga (RW), dan 10.479 Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

Pasal 3

RPJPD merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk Visi, Misi dan arah Pembangunan.

Pasal 4

RPJPD berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.

Pasal 5

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Bupati.
(2)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(1)Sistematika RPJPD sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II gambaran umum kondisi daerah;
3. c.bab Ill permasalahan dan isu strategis;
4. d.bab IV visi dan misi daerah;
5. e.bab V arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
6. f.bab VI penutup.
(2)Uraian secara rinci sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI MISI 4.1. VISI DAERAH Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis di daerah. Visi merupakan rumusan yang dapat menggambarkan cita cita yang akan dicapai dan dapat terukur.

Pasal 7

( 1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.

(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pad a ayat ( I ) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap =pada tanggal 3 0 4[6 20?4 / & A i � � B PAT! CILACAP, @gt# e% Si/J We MOHAMAD RIEF IRWANTO V : c 0 " LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR { NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-279/2024) Diundangkan di Cilacap pada tangga! [30 AU 2024 S DAERAH CILACAP, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pembangunan nasional adalah rangkaian Upaya Pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan Masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksankan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian Upaya Pembangunan tersebut memuat kegiatan Pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi secara adil dan merata. Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJPN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu dua puluh tahun. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana Pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana Pembangunan dalam dimensi jangka Panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Cilacap menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun RPJMD pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Cilacap yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana Pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembanguan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah (a) mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapaianya penggunanaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dan (e) mengoptimalkan partisipasi Masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN BAB pendahuluan ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN BAB pendahuluan ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945