DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 85 Tahun 2016

Nomor: 85
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap;

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CILACAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. N©人不 11. 12.

(1)
(1)Daerah adalah Kabupaten Cilacap. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Cilacap. DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap . Tipe A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk beban kerja besar. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

a.Sekretaris DPRD;
b.Bagian Hukum dan persidangan, terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
2. 2.Sub Bagian Fasilitasi Rapat dan Dokumentasi Hukum;
3. 3.Sub Bagian Rapat dan Risalah.
c.Bagian Keuangan, terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
2. 2.Sub Bagian Perbendaharaan;
3. 3.Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
d.Bagian Administrasi, terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Tata Usaha;
2. 2.Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
3. 3.Sub Bagian Kepegawaian.
e.Bagian Umum, terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Perlengkapan dan Aset;
2. 2.Sub Bagian Rumah Tangga;
3. 3.Sub Bagian Pemeliharaan.
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
(3)Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
(4)Struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS

Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD dan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas :

a.merumuskan dan menetapkan program kerja Sekretariat DRPD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b.mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
a.merumuskan kebijakan teknis tentang pedoman tata tertib DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.merumuskan kebijakan teknis pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD agar tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
d.menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD agar tercipta tertib administrasi penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
e.memfasilitasi kegiatan rapat DPRD dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
f.menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
g.melaksanakan pengkajian/penelaahan perumusan kebijakan pimpinan DPRD;
h.mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan bagian- bagian di lingkup Sekretariat DPRD;
1. 1.menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; j menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k.melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l.melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi bidang hukum dan perundang-undangan, fasilitasi rapat dan dokumentasi hukum, serta rapat dan risalah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Hukum dan Persidangan menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan program kerja bagian hukum dan persidangan;
b.penyusunan kebijakan teknis fasilitasi penyelenggaraan rapat/persidangan;
c.pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan bagian hukum dan persidangan;
d.pengelolaan administrasi bagian hukum dan persidangan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai uraian tugas :

a.menyusun program dan rencana kerja Bagian Hukum dan Persidangan berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD agar terwujud singkronisasi pelaksanaan tugas;
c.mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; P 心D melaksanakan analisis dan pengkajian rancangan produk hukum /kebijakan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengelola penghimpunan produk-produk hukum DPRD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan; mengelola administrasi pengesahan produk hukum /kebijakan DPRD; melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat pimpinan dan anggota DPRD; menyusun resume/hasil rapat dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; memfasilitasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; memfasilitasi penyusunan naskah akademik hasil kerja sama dengan perguruan tinggi; menyusun risalah rapat pimpinan dan anggota DPRD sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan /kebijakan; memfasilitasi pelaksanaan public hearing; menyusun pertimbangan sebagai masukan dan saran kepada DPRD berdasarkan kajian dan analisis dalam proses penyusunan produk kebijakan DPRD; memfasilitasi pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat; menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengkajian, pengelolaan dan penghimpunan produk-produk hukum DPRD.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai uraian tugas :

a.menyiapkan bahan program kerja sub Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b.melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c.mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d.menyiapkan bahan pengkajian produk hukum/kebijakan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e menyiapkan bahan pengelolaan penghimpunan produk-produk hukum DPRD;
f.menyiapkan bahan pengelolaan administrasi pengesahan produk hukum /kebijakan DPRD;
g.menyiapkan bahan pertimbangan kepada DPRD berdasarkan kajian dan analisis dalam proses penyusunan produk kebijakan DPRD;
h.menyiapkan bahan fasilitasi permbahasan Rancangan Peraturan Daerah;
1. 1.melakukan penghimpunan produk-produk hukum DPRD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
j.menyiapkan bahan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
k.menyiapkan bahan penyusunan naskah akademik hasil kerja sama dengan perguruan tinggi;
l.menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
m.menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; . melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
o.melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…