DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; Kewenangan Pemberian Ijin; Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Ijin; Penyampaian Laporan Industri; Sanksi Admiinistrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24, );
13.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 2, Tambahaan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 69);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP Dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kantor, Badan atau Dinas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan PTSP.
6.Dinas teknis adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau dengan sebutan lain yang mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang perindustrian.
7.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun perekayasaan industri.
8.Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri. 4
9.Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia.
10.Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
11.Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi merupakan bagian dari jenis industri.
12.Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
14.Kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya tertama untuk tujuan ekspor.
15.Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.
16.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

(1)Izin Usaha Industri (IUI) merupakan izin mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan dengan nilai investasi seluruhnya lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)Tanda Daftar Industri (TDI) merupakan izin mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 3

(1)Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi industri kecil.
(2)Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI yang diberlakukan sama dengan IUI.
(3)IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut : 5
1. a.sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
2. b.lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
(5)Pemberian IUI dilakukan melalui persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip.

Pasal 4

IUI tanpa persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang:

a.berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat; atau
b.perusahaan industri yang jenis industrinya ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penetapan jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.

Pasal 5

(1)IUI melalui persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang :
1. a.berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan berikat;
2. b.jenis industrinya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
3. c.jenis industrinya tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
4. d.lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
(2)Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain- lain yang diperlukan.
(3)Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 6

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memiliki Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

Pasal 7

(1)Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen), diatas kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor. 6
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama- selamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud perusahaan industri yang bersangkutan wajib memiliki izin perluasan.

Pasal 8

(1)IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi.
(2)Untuk kepentingan pembinaan, perusahaan industri wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
(3)Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.
(4)Sebagai tanda bukti telah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pemegang IUI, izin perluasan dan TDI diberikan pengesahan daftar ulang.

Pasal 9

(1)IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang mencakup semua komoditi industri di dalam lingkup jenis industri tersebut.
(2)Bagi Komoditi Industri yang belum ditetapkan jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

IUI atau TDI berlaku sebagai izin gudang / izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2008