DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, Kepegawaian, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Cilacap.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cilacap.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
11.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Cilacap.
13.Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Tipe A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk beban kerja besar.
15.Tipe B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk beban kerja sedang.
16.Tipe C adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk beban kerja kecil.
17.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 3
18.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Cilacap yang dipimpin oleh camat.
20.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Cilacap.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Kabupaten Cilacap merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Cilacap, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, air minum dan drainase;
5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
6. 6.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Satpol PP Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
8. 8.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 4
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
12. 12.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
13. 13.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dan bidang pariwisata;
14. 14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. 15.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
16. 16.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. 17.Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang energi dan sumber daya mineral;
18. 18.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
19. 19.Dinas Pangan dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
20. 20.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. 21.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Adipala dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Bantarsari dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Binangun dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Cilacap Selatan dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Cilacap Tengah dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Cilacap Utara dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Cimanggu dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Cipari dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Dayeuhluhur dengan Tipe A; 5
10. 10.Kecamatan Gandrungmangu dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Jeruklegi dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Kampunglaut dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Karangpucung dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Kawunganten dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Kedungreja dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Kesugihan dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Kroya dengan Tipe A;
18. 18.Kecamatan Majenang dengan Tipe A;
19. 19.Kecamatan Maos dengan Tipe A;
20. 20.Kecamatan Nusawungu dengan Tipe A;
21. 21.Kecamatan Patimuan dengan Tipe A;
22. 22.Kecamatan Sampang dengan Tipe A;
23. 23.Kecamatan Sidareja dengan Tipe A;
24. 24.Kecamatan Wanareja dengan Tipe A.
g.Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 4, angka 5 dan angka 6 dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. 6

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari ASN yang memenuhi persyaratan, berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat ASN Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…