DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 189

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang ketahanan pangan meliputi perencanaan penyelenggaraan pangan di daerah; dewan ketahanan pangan kabupaten; ketersediaan pangan; keterjangkauan pangan; konsumsi pangan; keamanan pangan; pembinaan dan pengawasan; seistem informasi pangan; peran serta masyarakat; penyidikan; ketentua pidana; dan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu diselenggarakan suatu sistem ketahanan pangan yang dapat menjamin pangan secara cukup, am.an, bermutu, bergizi, dan beragam serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
b.bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan sebagai pedoman untuk menentukan program, skala prioritas, dan pengawasan pangan di tingkat daerah sehingga . jaminan ketahanan pangan sampai dengan tingkat rumah tangga dapat terpenuhi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa urusan pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Ketahanan Pangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; BUPATICI~CAP, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI CILACAP PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAE~ KABUPATENCILACAP NOMOR ,9 TAHUN2019 TENTANG PENYELENGGARAANKETAHANANPANGAN Mengingat Menimbang 2

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 3 PERATURAN DAERAHTENTANGPENYELENGGARAAN KETAHANANPANGAN. DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENCILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); Menetapkan 4 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah ladalah Kabupaten Cilacap .
2.Peme~tah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Peme~tahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan ~Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah ewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
4.Bupati • dalah Bupati Cilacap.
5.Pangan I adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, petemakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makancin atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahh.n pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanJn atau minuman.
6.Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, a.man, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, ~eyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan prijuktif secara berkelanjutan.
7.Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penga ,ran, pembinaan, dan/ atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai siap dikonsumsi manusia,
8.Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produk~i dalam daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan di daerah.
9.ProdukJi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengol4'11, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/ a9u mengubah bentuk pangan.
10.Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk ~enyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memeihi kebutuhan pangan masyarakat.
11.Terjan au adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat df1 produktif.
12.Cadangfn Pangan merupakan persediaan pangan di daerah yang dikelola oleh Perperintah Daerah.
13.Cadangan Pangan Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelolaloleh Pemerintah Desa.
14.CadangF. Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelolaoleh masyarakat.
15.Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk mem~~olehpangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termas~k didalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/ atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak tetjangkau akses pangan. 5 31. 28. 16. ! I K=1 Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegfilipangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusih serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
17.Pangan! Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setemptt sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
18.Kearifan lokal adalah pangan baik, dari sumber karbohidrat, protein, vitamin! dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan yang sesuai dengan{potensisumberdaya wilayah dan budaya setempat.
19.Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari- , ari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
20.Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolaihanpangan.
21.Pangan! Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau rnetode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
22.Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan atau campuran bahan yang secara hlami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambJ.hkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk panganl
23.Dise~asi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok, target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, mene~· 1 a, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
24.Petani adalah Warga Negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang pangan.
25.Pelaku I saha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
26.Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam · I rangka penjualan dan / atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan denganlpemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
27.Peredrurn Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dal~ I rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsu~si pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal.
29.Masala Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakplampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuF pangan dan keamanan pangan.
30.Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yahg harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya I bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Dewan I Ketahanan Pangan Kabupaten adalah lembaga non struktural yang htrtugas membantu bupati dalam merumuskan kebijakan dalam rangka lmewujudkan ketahanan pangan kabupaten serta melaksanakan evaluast dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabup ten selanjutnya disebut dengan Dewan Kabupaten. 6

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, berasaskan :

a.kemandirian, yang mengandung pengertian bahwa dasar pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan harus menjamin dan melindungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri;
b.partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketaharian Pangan dilaksanakan secara bersama-sarna oleh Pemerintah, Pemeriritah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha;
c.manfaat, yang mengandung pengertian bahwa Ketahanan Pangan yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, di mana manfaat tersebut dapat dinilanati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap memperhatikan sumberdaya dan potensi yang berkembang di daerah;
d.berkelanjutan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan 1 memanfaatkan sumber daya a1am yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan;
e.pemera~an, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat;
f.keadilan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama se1cara proporsional kepada masyarakat tanpa terkecuali. 33.
1. 32.Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan kompo~en lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Mutu Pfulgan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan ~an kandungan gizi pangan.
2. 34.Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan adalah jaminan tertulis ~ang dikeluarkan/diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memen~hi kriteria tertentu dalam standar keamanan dan mutu pangan.
3. 35.Keadaru;idarurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar ptosedur biasa.
4. 36.Bantuail Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam inengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan dan gizi, dan kerjasama intemasional. I

BAB II

ASAS,I KEWENANGAN,MAKSUD, TUJUAN, DANRUANGLINGKUP 7

Pasal 5

Ruang LingkupPeraturan Daerah ini, meliputi :

a.perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah;
b.dewan ketahanan pangan kabupaten;
c.ketersediaan pangan;
d.keterjangkauan pangan;
e.konsumsi pangan;
f.keamanan pangan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.sistem informasi pangan;
i.peran serta masyarakat;
j.penyidikan;
k.ketentuan pidana; dan
1. 1.ketentuan penutup.

Pasal 4

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :
1. a.meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri;
2. b.menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
3. c.memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
4. d.meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan;
5. e.meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizibagi konsumsi masyarakat;
6. f.meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan daerah;
7. g.melindungi dan mengembangkan sumber daya pangan lokal; dan
8. h.meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan pelaku usaha pangan

Pasal 3

~~:ele:~ti:~ Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang

a.peny~an dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
b.pengelolaan cadangan pangan daerah;
c.penentJan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
d.pelak~aan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Fgka kecukupan gizi;
e.penyedifian infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah;
f.penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
g.penangflan kerawanan pangan daerah;
h.pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan daerah dalam penanganan kerawanan pangan daerah; dan
i.pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan. 8

Pasal 9

(1)Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
(3)Sekretiiriat Dewan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat daerah Kabupaten yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
(4)Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten,
(5)Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyp.rakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelepggaraan ketahanan pangan kabupaten.

Pasal 8

(1)Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
1. a.merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Kabupaten dan Dewan Provinsi;
2. b.merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
3. c.melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten.
(2)Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan, dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 7

Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan kabupaten sebagai bagian dariJ ketahanan pangan nasional, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang diketuai oleh Bupati.

(1)Perencahaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah ldan Rencana Ketahanan Pangan Provinsiyang berpedoman pada Rencana Ketahanan Pangan Nasional.
(2)9

BAB III

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DI DAERAH I Pasal 6 Pemerirrah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahun , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada usaha produk pangan lokal dalam bentuk :

a.pemberian insentif dan kemudahan dalam pengembangan usaha produk pangan lokal;
b.fasilitasi perizinan, pembinaan, dan peningkatan pertumbuhan usaha;
c.Penyediaan bahan baku pangan lokal;
d.Pemasaran, promosi dan distribusi produk pangan lokal;
e.Pembinaan dan peningkatan kualitas pelaku usaha produk pangan lokal.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap produk pangan lokal agar keberlangsungannya tetap terjaga.
(2)Perlindungan produk pangan lokal yang diberikan harus bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa pasar.

Isi peraturan

Teks189PDFHirarki

Memuat teks peraturan…