DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyisipan ayat (2a) Pasal 4, perubahan ayat (5) Pasal 4, penambahan 1 ayat pada Pasal 5, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 23, penyisipan Pasal 25A dan Pasal 25B, perubahan Pasal 42, penyisipan Pasal 42A, perubahan Pasal 44, penyisipan Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44D, Pasal 44E, Pasal 44F dan Pasal 44G, perubahan Pasal 45, perubahan Pasal 59A, perubahan Pasal 62, perubahan Pasal 83, penyisipan Pasal 87A, perubahan Pasal 88, perubahan Pasal 89.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menambah jumlah partisipasi pemilih dan sebagai wujud perlindungan kesehatan di Kabupaten Cilacap dalam Pemilihan Kepala Desa dimasa pandemi Covid-19, perlu adanya pengaturan terkait penerapan protokol kesehatan pada masyarakat dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan perkembangan dinamika dan sosiologis di Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN AKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143) diubah sebagai berikut:
1.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan (1) ayat, yakni ayat (2a), dan ketentuan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh masyarakat, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan unsur forum komunikasi pimpinan di Kecamatan setempat atau yang mewakili.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
(2a)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak. 3
(3)Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(4)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
(5)Kepala Desa dan Pimpinan dan Angggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
(6)Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
(7)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.merencanakan,mengkoordinasikan,menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
4. d.melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan dan mengumumkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih tetap;
5. e.melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
6. f.menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa serta menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
8. h.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
9. i.menyiapkan undangan sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
10. j.menentukan rencana tempat dan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
11. k.menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
12. l.menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
13. m.melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara;
14. n.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
15. o.menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
16. p.membuat berita acara pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara hasil Perhitungan suara;
17. q.melaporkan calon Kepala Desa Terpilih disertai berita acara dimaksud huruf p kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai calon Kepala Desa terpilih dan diusulkan penetapannya kepada Bupati melalui Camat; dan
18. r.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. 4
(8)Panitia Pemilihan berkewajiban :
1. a.memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
2. b.menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
3. c.menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
4. d.memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
5. e.mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada BPD dan Bupati; dan
6. f.melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda.
(9)Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia pemilihan dibantu petugas sesuai kebutuhan.
(10)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
(11)Dalam hal keanggotaan panitia pemilihan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu sah nya pemilihan Kepala Desa.

2.Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menyusun dan merencanakan penyelenggaraan pemilihan meliputi biaya, tata cara dan jadual tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(2)Tata cara, jadual tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
(3)Setelah penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (2), panitia pemilihan mengumumkan akan diadakannya pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
(4)Pengumuman dimaksud meliputi tahapan pemilihan, jadual pendaftaran dan syarat-syarat bakal calon Kepala Desa.
(5)Pengumuman dilaksanakan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
(6)Bupati menetapkan jadwal tahapan pemilihan dan nama- nama Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak dengan keputusan Bupati sebagai pedoman panitia pemilihan dalam menyusun jadwal tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan 5 kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara proporsional.
(2)Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
(3)Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi bencana nonalam pandemi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
(4)Ketentuan mengenai biaya pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. i.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.berbadan sehat dan sehat rohani; dan
11. k.tidak pernah sebagai Kepala Desa atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah
(2)Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.surat lamaran kepada panitia pemilihan;
2. b.bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu:
  1. 1.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara 6 Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. 3.fotokopi ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli;
  4. 4.surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
  5. 5.surat kerterangan sehat rohani dari RSUD;
  6. 6.surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari RSUD di Kabupaten Cilacap;
  7. 7.surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
  8. 8.surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  9. 9.Surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui BPD bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut;
  10. 10.surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
  11. 11.daftar riwayat hidup;
  12. 12.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. 13.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu Keluarga elektronik.
  14. 14.pas photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm;
  15. 15.surat pernyataan bahwa bakal calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
  16. 16.surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. 17.surat persyaratan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  18. 18.surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  19. 5.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. 7
(2)Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
(3)Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
(4)Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat atas nama Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(5)Penunjukan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
(6)Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, maka Camat atas nama Bupati dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.
(7)Dalam hal Kepala Desa cuti menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat atas nama Bupati memberikan sanksi berupa teguran tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparapur Sipil Negara dilingkungan Instansi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia sebelum pendaftaran.

Pasal 25B

(1)Pegawai atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama atau Badan Usaha Milik Swasta dan Guru atau Dosen pada lembaga pendidikan swasta yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa, selain memenuhi persaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus membuat pernyataan pengunduran diri diatas kertas bermatarai yang diketahui oleh pimpinannya apabila terpilih menjadi Kepala Desa sebelum pendaftaran.
(2)Dalam hal pegawai/karyawan/guru/dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih menjadi Kepala Desa, maka sebelum pelantikan yang bersangkutan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Bupati melalui Camat. 8

7.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

MASA TENANG

Pasal 42

(1)Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2)Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

8.Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

(1)Selama pelaksanaan masa tenang tidak diperkenankan melaksanakan bentuk-bentuk kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
(2)Penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye selama masa tenang, menjadi tanggung jawab masing-masing calon Kepala Desa.

9.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1)Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
(2)TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3)Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
(4)Panitia pemilihan dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) TPS dengan jumlah ganjil yang jumlahnya disesuaikan dengan kewilayahan atau keterjangkauan pemilih.
(5)Dalam hal Panitia pemilihan hanya menetapkan 1 (satu) TPS maka dalam TPS tersebut di buat Sub TPS dengan jumlah ganjil disesuaikan dengan jumlah kewilayahan untuk pemilih dari kewilayahan yang bersangkutan.

10.Di antara Pasal 44 dan Pasal 45, disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44D, Pasal 44E, Pasal 44F dan Pasal 44G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…