(1)Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pemulihan sosial, bantuan, dan perlindungan sosial;
d.pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
a.Kepala Dinas.
b.Sekretariat, membawahi :
1) Subbagian Umum; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Program.
c.Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat, membawahi :
1) Seksi Pengembangan Sosial; 2) Seksi Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat.
d.Bidang Pemulihan Sosial, membawahi :
1) Seksi Pemulihan Anak Nakal, Korban NARKOTIKA dan Tuna Sosial; 2) Seksi Pemulihan Penyandang Cacat.
e.Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial, membawahi :
1) Seksi Perlindungan Sosial; 2) Seksi Bantuan Sosial. 4
f.Unit Pelaksana Teknis.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2.Ketentuan pada Bab III Bagian Kedua Paragraf 11 Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1)Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dalam lingkup cipta karya dan tata ruang, penataan ruang, perumahan dan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum lingkup cipta karya dan tata ruang, penataan ruang, perumahan dan pertanahan;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum lingkup cipta karya dan tata ruang, penataan ruang, perumahan dan pertanahan;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan pertanahan, kebersihan dan pertamanan, bangunan, perumahan dan permukiman, dan bina teknik;
d.pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri atas :
a.Kepala Dinas.
b.Sekretariat, membawahi :
1) Subbagian Umum; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Program.
c.Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi :
1) Seksi Perencanaan Pemanfaatan Ruang; 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang; 3) Seksi Pertanahan.
d.Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi:
1) Seksi Kebersihan; 2) Seksi Pertamanan dan Permakaman.
e.Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman, membawahi :
1) Seksi Bangunan Gedung; 2) Seksi Perumahan dan Permukiman.
f.Bidang Bina Teknik, membawahi :
1) Seksi Pelaporan dan Analisa Teknik; 2) Seksi Desain Teknik. 5
g.Unit Pelaksana Teknis.
h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber Pada tanggal 30 Maret 2016 BUPATI CIREBON TTD SUNJAYA PURWADISASTRA Diundangkan di Sumber Pada tanggal 31 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI D.3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/44/2016) 6 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR : 3 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 Maret 2016 Diundangkan di Sumber Pada tanggal 31 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI D.3 BUPATI CIREBON, TTD SUNJAYA PURWADISASTRA KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN UMUM BIDANG PEMULIHAN SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PARTISIPASI SOSIAL MASYARAKAT SEKSI PENGEMBANGAN SOSIAL SEKSI PEMBERDAYAAN PARTISIPASI SOSIAL MASYARAKAT SEKSI PEMULIHAN ANAK NAKAL, KORBAN NARKOTIKA DAN TUNA SOSIAL SEKSI PEMULIHAN PENYANDANG CACAT SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL SEKSI BANTUAN SOSIAL UPT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 7 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR : 3 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 Maret 2016 Diundangkan di Sumber Pada tanggal 31 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 3, SERI D.3 BUPATI CIREBON, TTD SUNJAYA PURWADISASTRA KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN PROGRAM UPT UPT UPT BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN SEKSI KEBERSIHAN SEKSI PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN BIDANG BANGUNAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEKSI BANGUNAN GEDUNG SEKSI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN SEKSI PERENCANAAN PEMANFAATAN RUANG SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN RUANG SEKSI PERTANAHAN BIDANG BINA TEKNIK SEKSI PELAPORAN DAN ANALISA TEKNIK SEKSI DESAIN TEKNIK