DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon dimana Ketentuan pada Bab III Bagian Kedua Paragraf 3 Pasal 6 dan Ketentuan pada Bab III Bagian Kedua Paragraf 11 Pasal 14 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN CIREBON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan pada Bab III Bagian Kedua Paragraf 3 Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pemulihan sosial, bantuan, dan perlindungan sosial;
4. d.pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi : 1) Subbagian Umum; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Program.
3. c.Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat, membawahi : 1) Seksi Pengembangan Sosial; 2) Seksi Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat.
4. d.Bidang Pemulihan Sosial, membawahi : 1) Seksi Pemulihan Anak Nakal, Korban NARKOTIKA dan Tuna Sosial; 2) Seksi Pemulihan Penyandang Cacat.
5. e.Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial, membawahi : 1) Seksi Perlindungan Sosial; 2) Seksi Bantuan Sosial. 4
6. f.Unit Pelaksana Teknis.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan pada Bab III Bagian Kedua Paragraf 11 Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dalam lingkup cipta karya dan tata ruang, penataan ruang, perumahan dan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum lingkup cipta karya dan tata ruang, penataan ruang, perumahan dan pertanahan;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum lingkup cipta karya dan tata ruang, penataan ruang, perumahan dan pertanahan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan pertanahan, kebersihan dan pertamanan, bangunan, perumahan dan permukiman, dan bina teknik;
4. d.pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi : 1) Subbagian Umum; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Program.
3. c.Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi : 1) Seksi Perencanaan Pemanfaatan Ruang; 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang; 3) Seksi Pertanahan.
4. d.Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi: 1) Seksi Kebersihan; 2) Seksi Pertamanan dan Permakaman.
5. e.Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman, membawahi : 1) Seksi Bangunan Gedung; 2) Seksi Perumahan dan Permukiman.
6. f.Bidang Bina Teknik, membawahi : 1) Seksi Pelaporan dan Analisa Teknik; 2) Seksi Desain Teknik. 5
7. g.Unit Pelaksana Teknis.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber Pada tanggal 30 Maret 2016 BUPATI CIREBON TTD SUNJAYA PURWADISASTRA Diundangkan di Sumber Pada tanggal 31 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI D.3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/44/2016) 6 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR : 3 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 Maret 2016 Diundangkan di Sumber Pada tanggal 31 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI D.3 BUPATI CIREBON, TTD SUNJAYA PURWADISASTRA KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN UMUM BIDANG PEMULIHAN SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PARTISIPASI SOSIAL MASYARAKAT SEKSI PENGEMBANGAN SOSIAL SEKSI PEMBERDAYAAN PARTISIPASI SOSIAL MASYARAKAT SEKSI PEMULIHAN ANAK NAKAL, KORBAN NARKOTIKA DAN TUNA SOSIAL SEKSI PEMULIHAN PENYANDANG CACAT SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL SEKSI BANTUAN SOSIAL UPT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 7 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR : 3 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 Maret 2016 Diundangkan di Sumber Pada tanggal 31 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 3, SERI D.3 BUPATI CIREBON, TTD SUNJAYA PURWADISASTRA KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…