DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Azaz Dan Tujuan, Kabupaten Layak Anak, Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan,Kewajiban Dan Tanggungjawab , Peranan Pemerintah Siswa Dan Lembaga Kemasyarakatan ,Pelayanan Krban Tindak Kekerasan,Kelembagaan, Kerja Sama Dan Kemitraan,Pembinaan Dan Pengawasan,Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan masih banyaknya perempuan dan anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, maka dipandang perlu adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan anak dimaksud;
c.bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan kemanusiaan, oleh karenanya dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan fungsi koordinasi secara terpadu terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak. SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Konkuren yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Cirebon;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Cirebon;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Kabupaten Cirebon;
6.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya;
7.Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
8.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi;
9.Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran 5 dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak;
10.Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;
11.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan ekspolitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
12.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
13.Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun;
14.Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui;
15.Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan, termasuk korban adalah ahli warisnya;
16.Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan.penanganan dan pemberdayaan;
17.Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak dan Tidak Langgsung;
18.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A, adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan;
19.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cirebon; 6
20.Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
21.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak;
22.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
23.Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
24.Swasta adalah Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media Massa.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Kemanusiaan;
b.Keadilan dan kesetaraan gender;
c.Pengayoman;
d.Kepentingan terbaik bagi korban;
e.Kelangsungan hidup ibu;
f.Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
g.Non diskriminasi;
h.Kerahasiaan korban;
i.Anti kekerasan;
j.Pemberdayaan korban;
k.Holistik.

Pasal 3

Tujuan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak, untuk :

a.Pemenuhan hak-hak anak;
b.Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
c.Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak:
d.Melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
e.Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
f.Melindungi anak dari perkawinan anak dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumahtangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 7

BAB III

KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 4

(1)Dalam rangka implementasi Konvensi Hak Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, Pemerintah Daerah, swasta dan lembaga masyarakat melakukan upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
(2)Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, swasta dan Lembaga Masyarakat memperhatikan hak anak yang berkaitan dengan hak hidup, tumbuh kembang perlindungan dan partisipasi.
(3)Pemerintah Daerah, Swasta dan Lembaga Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
(4)Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertanggungjawab pada pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan :
1. a.Hak sipil dan kebebasan;
2. b.Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
5. e.Perlindungan khusus anak.

BAB IV

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Pasal 5

Hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan Kemudahan dalam proses pelayanan terdiri dari/meliputi :

a.Hak atas pemulihan kesehatan dan hak atas pemulihan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
b.Hak atas bantuan hukum;
c.Hak mendapatkan informasi;
d.Hak atas pemulihan sosial;
e.Hak atas restitusi (traffiking, perkosaan);
f.Hak atas layanan rohani;
g.Hak atas reintegrasi;
h.Hak atas layanan shelter;
i.Hak atas pendamping.

Pasal 6

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut;

a.Hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; 8
b.Hak pelayanan dasar;
c.Hak perlindungan yang sama;
d.Hak bebas dari berbagai stigma; dan
e.Hak mendapatkan kebebasan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan Pemberdayaan terhadap perempuan, dan anak merupakan tanggung jawab bersama:

a.Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah;
b.Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan;
c.Masyarakat;
d.Keluarga dan atau Orang Tua.

Pasal 8

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
1. a.Menetapkan kebijakan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak;
2. b.Melaksanakan kebijakan, perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. c.Melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak;
4. d.Memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak;
5. e.Mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak, sesuai kemampuan keuangan daerah;
6. f.Membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak; dan
7. g.Mewujudkan kabupaten layak anak.
(2)Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan Pemberdayaan perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan Pemberdayaan perempuan dan anak.
(3)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. 9

Pasal 9

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat dan bersama.
(2)Bentuk peran serta swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.Memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
3. c.Turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
(3)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…