DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; asas dan ruang lingkup; penyelenggaraan tjslp; hak dan kewajiban perusahaan; kelembagaan; forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; penghargaan; pembinaan dan pengawasan; pelaporan; pembiayaan; peran serta masyarakat; sanksi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diharapkan memperoleh hasil yang maksimal, maka kegiatan yang dilaksanakan harus selaras dengan kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon ;
c.bahwa untuk terwujudnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu terciptanya sinergitas antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undarlg-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ken.a Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Ijembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undarig Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ken.a Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan I,ingkungan Hidup (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan IJembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undarig-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
8.Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tarn bahan Lembaran Negara Repu b lik I nd one sia Nomor 5305);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cirebon.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha balk yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dalam bentuk perseroan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta.
7.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak balk dalam lingkungan perangkat daerah maupun di luar perangkat daerah yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan TJSLP di daerah.
9.Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim F`asilitasi adalah tim yang membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
10.Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSLP adalah Perusahaan yang melaksanakan Program TJSLP bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
11.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
12.F`orum Komunikasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut F`orkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah. BAB 11 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan TJSLP dimaksudkan untuk:

a.memberikan kepastian atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
b.mengkoordinasikan Perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah agar pelaksanaan TJSLP sesuai dengan program kelja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan TJSLP adalah:

a.untuk mewujudkan sinergitas antara pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
b.melindungi Perusahaan dari adanya penyimpangan yang dilaku kan oleh pihak yam g mengatasnamakan lembaga/organisasi berkaitan dengan pelaksanaan program TJSLP;
c.mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan di Daerah;
d.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya 8una;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan; dan
f.menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai, norma, dari budaya masyarakat antara Perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB ILL

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

TJSLP berdasarkan asas:

a.deklarasi diri;
b.kesepakatan;
c.kemandirian;
d.keseimbangan;
e.kemanfaatan umum;
f.kebersamaan;
1. 9.keserasian;
h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.transparansi;
k.akuntabilitas; dan I. berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturari Daerah ini adalah:

a.penyelenggaraan TJSLP;
b.kelembagaan Tim Fasilitasi TJSLP;
c.F`orum TJSLP;
d.hak dari kewajiban Perusahaan;
e.penghargaan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.sanksi.

BAB IV

PENIELENGGARAAN TJSLP

Pasal 6

(1)Setiap perusahaan selaku subjek hukum mempunyai kewajiban TJSLP.
(2)TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di dalam daerah.
(3)TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diwajibkan bagi Perusahaan dengan modal kategori usaha mikro, kecil dan koperasi.
(4)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat atau cabang.
(5)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, balk yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 7

Perencanaan penyelenggaraan program TJSLP dilakukan dengan pendekatan:

a.musyawarah;
b.mufakat;
c.partisipasi; dan
d.kebermanfaatan.

Pasal 8

Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP di Daerah, perlu :

a.menyusun, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
b.memanfaatkan dan mengembangkan sistem jejaring keljasama dan kemitraan dengan pihak lain; dan
c.melaksanakan kajian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan semua pihak serta kelestariari lingkungan.

Pasal 9

(1)Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi:
1. a.pendidikan, diarahkan untuk mencapal bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;
2. b.kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, obat-obatan, fasilitas dan alat kesehatan, makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
3. c.kesej ahteraan sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap pemerlu atensi sosial;
4. d.olah raga, semi, budaya, dan pariwisata diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan olah raga, semi, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat;
5. e.kewirau sahaan , diarahkan untuk meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan usaha mikro, agrobisnis, pertanian, petemakan, perikanan, dan pasar rakyat baik melalui pembiayaan, pelatihan, dan bantuan teknis;
6. f.perlindungan dan pengelolaan lingkungan, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi, dan pemulihan terhadap lingkungan ;
  1. 9.infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
7. h.sarana dan prasarana keagamaan; dan
8. i.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait, melakukan inventarisasi, verifikasi, dan menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk diakses oleh Perusahaan.

Pasal 10

( 1) Program TJSLP dapat berbentuk:

a.pemberdayaan masyarakat dan bina lingkungan;
b.kemitraan usaha mikro dan koperasi;
c.sumbangan atau hibah;
d.pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
e.bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan.

(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk komitmen dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…