DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Pengelolaan Domain Website Resmi, Pengelolaan Akun E-Mail Dan Akun Media Sosial , Kemitraan Dan Peran Serta Masyarakat Serta Dunia Usaha , Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Sanksi Administrasi, Penyidikan , Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Cirebon, maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 2 Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209); 3
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29, Seri E);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E.5);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2.Bupati adalah Bupati Cirebon;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
6.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
7.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
8.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;
9.e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
10.Pusat Media dan Data adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya 5 mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau;
11.Data Centre adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data;
12.Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
13.Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan;
14.Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
15.Aplikasi adalah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu;
16.Jaringan adalah sekelompok komputer dan perangkat terkait yang dihubungkan dengan fasilitas komunikasi;
17.E-Mail atau surel adalah surat elektronik;
18.Akun adalah catatan tentang nama pengguna, kata sandi dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem daring.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berdasarkan pada asas:

a.manfaat;
b.keamanan;
c.adil dan merata;
d.kepastian hukum;
e.sinergi;
f.transparansi;
g.kemitraan;
h.etika;
i.akuntabilitas; dan
j.partisipatif. 6

Pasal 3

Maksud pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaran pemerintahan secara elektronik adalah untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah:

a.terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
b.terwujudnya penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
c.terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
d.terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tata laksana perencana, pengelola dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
e.terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang memiliki aksesibilitas terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

RUANG LINGKUP 7

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
b.pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah yang meliputi antara lain perencanaan e-Government, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan dan pengembangan Aplikasi, sumber daya manusia e-Government dan keamanan informasi;
c.pengelolaan Domain Website resmi;
d.pengelolaan akun e-mail resmi dan akun media sosial resmi di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
e.kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha; dan
f.pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (e-Government)

Pasal 7

(1)Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan Dinas untuk menyusun Rencana Induk e-Government yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan: 8
1. a.terpadu, terintegrasi dan mengacu pada rencana induk e-Government sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
3. c.mengedepankan partisipasi masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana induk e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Selain rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana implementasi sebagai pelaksanaan dari rencana induk.
(2)Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
1. a.peningkatan dan pengembangan data centre;
2. b.integrasi aplikasi dan sistem;
3. c.ekspansi dan peningkatan layanan jaringan; dan
4. d.pengembangan sumber daya manusia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan SKPD di lingkup Kabupaten Cirebon.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…