DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; modal dasar; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan perlindungan dan kemanfaatan terhadap setiap upaya pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi lokal dalam persaingan di era global, baik dalam sektor jasa, perdagangan, dan/atau industri berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu merubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan badan hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratu ran Pe in erin tah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peme rintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4.Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA CHERBON NAGARI. BABI KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati cirebon.
4.Badan usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 510/o (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perianjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalaln peraturan perundang-undangan.
7.Perseroda Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut PT Perusahaan Perdagarlgan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda) adalah BUMD yang dibentuk dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah di bidang perdagangan dan jasa berbasis teknologi dan kebutuhan pasar dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Daerah.
8.Modal Dasar adalah modal dasar PT Perusahaan Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda) yang harus dipenuhi oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu dan/atau batasan maksimal seluruh nilal saham yang dapat diterbit]ran oleh PT Perusahaan Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda) yang besarannya ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan tercantum dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
9.Saham adalah bukti kepemilikan modal FT perusahaan Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda) . BAB 11 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Pr Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda).

Pasal 3

PT Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda) berkedudukan dari berkantor pusat di wilayah Daerah.

BAB ILL

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PT Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda) didirikan dengan maksud mendukung pertumbuhan perekonomian di Daerah serta memberikan pelayanan perdagangan dan jasa kepada masyarakat sebagai salah satu kontribusi pendapatan asli daerah berdasarkan standar operasional dari tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

Pr Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan pelayanan dan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah;
c.menciptakan lapangan kelja;
d.berperan dalaln menunjang pembangunan daerah; dan
e.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda) meliputi bidang:

a.pengelolaan parkir;
b.pengelolaan sampah; C. Pan8an;
d.kesehatan;
e.pariwisata;
f.perdagangan umum;
1. 9.transportasi umum;
h.pengelolaan pasar;
i.industri dan pengolahan; dan
j.energi dan sumber daya alam. BABV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 8

Modal PT Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham, dengan komposisi kepemilikan saham terdiri atas:

a.Pemerintah Daerah sebagai Pemilik/Pemegang Saham mayoritas paling sedikit sebesar 51°/o (lima puluh satu persen) dari modal dasar atau Rpl2.750.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan b.pemegang Saham lainnya paling banyak sebesar 49°/o (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar atau Rpl2.250.000.000.00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) .

Pasal 9

(1)Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon tetap melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sampai dengan pengesahan dan terbitnya izin PF Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda).
(2)Seluruh kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian perusahaan daerah perdagangan dan jasa Kabupaten Cirebon, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian PT Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda).
(3)Organ dan pegawai perusahaan daerah perdagangan dan jasa Kabupaten Cirebon yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhimya masa jabatan atau nasa tugasnya.
(4)Seluruh ken.a sama/perikatan perusahaan daerah perdagangan dan jasa Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon dengan pihak lain, masih berlaku sebagai kelja sama/perikatan PT Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Perseroda) sampai dengan berakhimya kerja sana/perikatan.
(5)Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 16);
b.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66.a Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 66.a);
c.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66.a Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam I.embaran Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATI CIREB0N, ITD IMRON Diundangkan di Sumber pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH BUPATEN CIREBON, HENDRA NIRMALA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 15 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT: (12/284/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA CHERBON NAGARI I. UMUM BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD membe rikan kese mpatan bagi peme rintah d aerah untuk mengembangkan pendapatan daerah dengan cara inovatif yang tidak memberatkan warga, seperti menciptakan bisnis yang berakar pada ekonomi lokal atau menggali potensi unik daerah tersebut. Untuk menjadikan BUMD sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penting untuk meningkatkan profesionalitas BUMD melalui manajemen yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, agar dapat bersaing dengan sektor-sektor ekonomi lain. BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum, Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi. Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan / atau Restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi dilaksanakan melalui:
a.Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
b.Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
1. 11.PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…