Masa retribusi ditetapkan berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dimaksud dalam 1(satu) tahun.
4.Ketentuan diantara pasal 58 dan 59 ditambah satu pasal (baru) yaitu pasal 58.a sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 58.a
(1)Pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 23, serta secara teknis bangunan dimaksud sudah tidak dipergunakan lagi sesuai dengan fungsinya dan/atau dapat membahayakan keselamatan warga sekitarnya, dikenakan sanksi peringatan tertulis.
(2)Pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan fungsi menara telekomunikasi dimaksud.
(3)Pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara fungsi 9 Menara Telekomunikasi dan pembekuan izin mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi tersebut.
(4)Pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap fungsi menara telekomunikasi, pencabutan izin mendirikan bangunan, dan perintah pembongkaran bangunan.
(5)Dalam hal pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas biaya pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi.
(6)Dalam hal pembongkaran Bangunan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi juga dikenakan denda administratif sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan yang bersangkutan.
5.Ketentuan Pasal 59 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :
(7)Pembiayaan pembongkaran bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada pemilik dan/atau penanggung jawab menara telekomunikasi yang bersangkutan.
10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 20 Juli 2017 BUPATI CIREBON, TTD SUNJAYA PURWADISASTRA Diundangkan di Sumber pada tanggal 24 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 2, SERI E.2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (2/95/2017) ((/95/ Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum H.Syaefudin,SH.MSi NIP. 19600101 197803 1 001 11 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR : 2 Tahun 2017 TANGGAL : 20 Juli 2017 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON CONTOH : STANDARISASI KOMPONEN PEMBIAYAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1.Honorarium petugas Honor petugas Rp.100.000/hari/orang
2.Biaya transportasi Transportasi petugas untuk zona III Rp.100.000/hari/orang Transportasi petugas untuk zona II Rp.75.000/hari/orang Transportasi petugas untuk zona I Rp.50.000/hari/orang
3.Biaya makan & snack Rp. 36.500/hari/orang
4.Biaya ATK Rp.100.000/paket BUPATI CIREBON, TTD SUNJAYA PURWADISASTRA Diundangkan di Sumber Pada tanggal 24 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 2, SERI E.2 12 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR : 2 Tahun 2017 TANGGAL : 20 Juli 2017 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON Contoh : Tabel perhitungan retribusi terutang Zona III (Rata rata Indeks x TP x Biaya perkunjungan = Retribusi Terutang Per Tahun) Contoh tabel perhitungan retribusi terutang Zona II (Rata rata Indeks X TP X Biaya perkunjungan = Retribusi Terutang Per Tahun) Kondisi Objek Indeks Tingkat Penggunaan (TP) Jasa Biaya Perkunjungan (Rp) Retribusi terutang per tahun (Rp) Perkotaan Zona 2 Frekuensi Kunjungan 3 1.046.000 30m - 80m ketinggian 1,75 Bersama Jenis menara 1 Jarak menara Sedang 1,5 Rata rata 1,5625 Jumlah frekuensi 3 1.046.000 4.903.125 Kondisi Objek Tingkat Penggunaan (TP) Jasa Indeks Biaya Perkunjungan (Rp) Retribusi terutang per tahun (Rp) Perdesaan Frekuensi Kunjungan 3 Zona 1,5 1.146.000 >80m ketinggian 2 Tunggal Jenis menara 2 Jarak menara Jauh 2 Jumlah frekuensi kunjungan per tahun 3 Rata rata indeks 1,875 1.146.000 6.446.250 13 indeks kunjungan per tahun Contoh tabel perhitungan retribusi terutang Zona I (Rata rata Indeks x TP x Biaya perkunjungan = Retribusi Terutang Per Tahun) Kondisi Objek Indeks Tingkat Penggunaan (TP) Jasa Biaya Perkunjungan (Rp) Retribusi terutang per tahun (Rp) Perkotaan Zona 2 Frekuensi Kunjungan 3 946.000 <30m ketinggian 1,25 Bersama Jenis menara 1 Jarak menara Dekat 1 Rata rata indeks 1,3125 Jumlah frekuensi kunjungan per tahun 3 946.000 3.724.875 BUPATI CIREBON, TTD SUNJAYA PURWADISASTRA Diundangkan di Sumber Pada tanggal 24 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 2, SERI E.2
017)